Jamkesda Dihapus, Warga Miskin Bayar Berobat di RSUD, Ini Komentar Bupati Ashari

Penghapusan Jamkesda karena semua jaminan kesehatan warga sudah diintegrasikan ke BPJS Kesehatan.

Jamkesda Dihapus, Warga Miskin Bayar Berobat di RSUD, Ini Komentar Bupati Ashari
Tribun Medan/HO
Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Indra Gunawan Sipahutar

TRIBUN-MEDAN.com,LUBUKPAKAM- Warga kurang mampu yang ada di Kabupaten Deliserdang mulai merasakan dampak dari telah dihapuskannya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Deliserdang.

Penghapusan Jamkesda karena semua jaminan kesehatan warga sudah diintegrasikan ke BPJS Kesehatan. Salah satu yang merasakan dampak dari penghapusan Jamkesda itu adalah Darmina (60) seorang nenek yang tinggal di Kelurahan Lubukpakam III Kecamatan Lubukpakam.

Ia terkena dampak dari penghapusan Jamkesda yang hanya ada di Deliserdang karena tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Informasi yang dikumpulkan Darmina sebelumnya sempat dirawat di RSUD Deliserdang selama 4 hari. Setelah diperbolehkan pulang oleh dokter keluarganya pun kemudian ditagih biaya pengobatan sebesar Rp 2.285.000.

Hal ini pun dibenarkan oleh anak kandungnya, Rp Ahmad ketika ditemui Tribun.

"Masuk rumah sakit sejak hari Jum,at dan tadi malam baru pulang (Senin malam). Kami orang tidak mampu bapak saya pun sudah sakit-sakitan. Makan ibu kami selama ini mengandalkan dari kami anak-anaknya sajanya. Selama ini kalau berobatkan pakai Jamkesda, modal KTP sama KK saja sudah bisa. Maunya kami daftar BPJS Kesehatan cuma untuk masalah bayaran perbulannya ini cemana. Harusnya yang tidak mampu ini dapatlah BPJS yang dari pemerintah,"ujar Ahmad Selasa, (8/1).

Ia menyebut ibunya baru dapat pulang setelah mendapat bantuan dari anggota DPRD Deliserdang, Bayu Sumantri Agung. Hanya dengan bermodalkan uang Rp 500 ribu selanjutnya urusannya pun kemudian ditanggung oleh politisi PAN itu hingga selesai. Apa yang dialami oleh nenek Darmina ini pun kemudian cepat di dengar oleh pihak Pemkab dan langsung ditindaklanjuti.

Tampak kalau Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan langsung melakukan rapat mendadak dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Selasa pagi. Saat itu tampak hadir dalam rapat seluruh jajaran pejabat di lingkungan RSUD Deliserdang dan pejabat lain seperti Kadis Kesehatan, dr Ade Budi Krista, Kadis Sosial, Gustur Siregar, Kadisdukcapil, Mahruzar dan Staf Ahli Bupati bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, dr Aida Harahap yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Universal Health Coverage (UHC).

Tim UHC ini sengaja dibentuk Bupati agar warga kurang mampu yang ada di Deliserdang dapat tertampung di BPJS Kesehatan dan dibayarkan Pemkab iurannya.

Ada sekitar dua jam lamanya rapat ini dipimpin oleh Bupati Ashari di lantai II kantor Bupati. Usai pelaksanaan rapat Ashari yang diwawancarai wartawan memastikan kalau kejadian seperti yang dialami nenek Darmina (membayar biaya pengobatan padahal kurang mampu) tidak akan terulang lagi di RSUD Deliserdang. Ia menyebut telah memberikan arahan kepada jajarannya agar hal seperti ini tidak lagi terulang.

"Saya pastikan tidak ada lagi lah warga yang kurang mampu seperti itu (harus bayar). Yang jelaskan memang sekarang ini memang Jamkesda sudah tidak bisa lagi karena harus ke BPJS Kesehatan. Sudah ada langkah-langkah khusus yang kita ambil tadi,"kata Ashari.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved