Di Era Digital, Akademisi UIN Ajak Menghindari Hoaks dengan Lakukan Klarifikasi

Berita bohong (hoaks) yang berseliweran di media sosial menjelang diselenggarakannya pemilu serentak

Di Era Digital, Akademisi UIN Ajak Menghindari Hoaks dengan Lakukan Klarifikasi
TRIBUN MEDAN/FATAH BAGINDA GORBY
Diskusi publik yang diselenggarakan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumut di Kampus UIN Sumut 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Berita bohong (hoaks) yang berseliweran di media sosial menjelang diselenggarakannya pemilu serentak, membuat reaksi berbagai kalangan.

Akademisi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU), Irwansyah mengatakan, di era digital saat ini berita bohong atau hoaks sering dipergunakan untuk menyudutkan salah satu pihak yang menjadi peserta pemilu.

Irwansyah menilai ada cara untuk bisa menangkal hoaks atau berita bohong yakni dengan cara tabayun atau klarifikasi.

"Informasi yang diterima itu jangan langsung dicerna, harus difilter atau disaring. Cara menangkal hoax dengan cara tabayyun," ujar Irwansyah saat diskusi publik yang diselenggarakan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumut di Kampus UIN Sumut, Kamis (10/1/2019).

Di tahun politik, kata Irwansyah, segala sesuatu atau cara akan dipergunakan untuk bisa meraih kekuasaan. Ia juga mengaku tidak sepakat agama dijadikan alat untuk meraih kekuasaan.

"Agama itu sakral, tidak boleh dipermainkan apalagi ketika untuk meraih kekuasaan," tutur mantan Komisioner KPU Kota Medan itu.

Sementara itu, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumut, Irfan Nasution meminta agar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dapat lebih tanggap terhadap isu yang berkembang dimasyarakat.

"Mengenai kotak suara yang berbahan karton dan kisi-kisi yang akan diberikan kepada pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden itu tidak terbantahkan. Tapi, KPU RI lambat memberikan penjelasan kepada masyarakat sehingga isunya menjadi liar," imbuhnya.

Menurut Irfan, KPU RI baru memberikan penjelasan setelah informasi menjadi liar ditengah-tengah masyarakat.

"KPU memiliki Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tapi, hal itu tidak berfungsi dengan maksimal," jelasnya.

Irfan meyakini kedua isu tersebut tidak membesar apabila KPU sedari awal memberikan penjelasan kepada masyarakat.

"Berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ada dasar hukum dari kedua isu tersebut," paparnya.

Pantauan tribun-medan.com, turut hadir dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif JaDI Sumut, Nazir Salim Manik, Presidium JaDI, Aulia Andri, Yenni Rambe dan Komisioner Bawaslu Sumut, Marwan. (gov/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved