Kakanwil Kemenkumham Priyadi Dukung Disdukcapil Jemput Data di Lapas dan Rutan

Kakanwil Kemenkumham Sumut Priyadi mengaku, iap dalam pelaksanaan penjemputan data di lapas dan rutan.

Kakanwil Kemenkumham Priyadi Dukung Disdukcapil Jemput Data di Lapas dan Rutan
TRIBUN MEDAN/SATIA
Kepala Disdukcapil Provinsi Sumatera Utara Ismael Sinaga (kiri) bersama Kakanwil Kemenkumham Sumut Priyadi (kanan) di Hotel Antares, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Kamis (10/1/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN- Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara, Priyadi mengaku, siap dalam pelaksanaan penjemputan data identitas dari pada warga binaan di Lapas dan Rutan.

"Kami siap kapan pun itu dilakukanya itu perekaman, dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk mensukseskan pemilu. Yang jelas kami pastikan kami siap untuk melakukan perekaman. Monggo silakan kapan saja," ucapnya saat rapat sinkronisasi data kependudukan dan catatan sipil yang diselenggarakan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumatera Utara, di Hotel Antares, Jalan Sisingamangaraja XII, Kota Medan, Kamis (10/1/2018).

Dalam rapat ini, Disdukcapil akan menjemput data-data warga binaan untuk kemudian dilakukannya perekaman KTP elektronik. Perekaman ini diupayakan pemerintah tuntas pada sebulan penuh untuk seluruh lapas dan rutan.

Penjemputan data ini juga sebagian bagian dari giat mensukseskan Pemilu mendatang.  Syarat utama warga mencoblos harus menggunakan KTP Elektronik.  Selain itu, penggunaan KTP tidak hanya sebagai bagian pemilu, masyarakat bisa mempergunakan identitas ini untuk terdaftar sebagai peserta kesehatan dan pendidikan.

Priyadi juga mengatakan, selama ini memang pihaknya mengaku data identitas ini adalah permalasahan utama, dikarenakan banyak warga binaan tidak terdata dengan baik. Menurutnya, kegiatan ini sangat bagus diadakan, karena setiap warga negara, baik itu binaan atau tidak memiliki hak untuk menggunakan suara.

"Yang berkaitan dengan masalah perekaman ini memang problem kita bersama-sama, pada prinsipnya, warga binaan mempunyai hak memilih, tetapi kemarin itu masih terkendala masalah perekaman data," katanya.

Dirinya mengatakan, selama ini memang banyak warga binaan yang berada di lapas dan rutan tidak memiliki identitas diri berupa KTP. Namun, salah satu faktor utama warga binaan yang tidak memiliki KTP adalah, sengaja dihilangkan atau datang dari kampung.

"Situasi di lapas itu banyak dari anak-anak di dalam memang tidak memiliki data indentitas. Terutama KTP tidak punya atau sengaja dihilangkan atau mungkin dari kampung-kampung," ucapnya.

Pria berkemeja putih ini, bercerita dengan Tribun Medan, bahwa harapan penuh diutarakannya kepada program ini, agar tidak adalagi masyarakat enggan memiliki identitas diri.

Halaman
12
Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved