Korupsi Proyek Desa, Kades Rambung Estate Serdangbedagai Diadili

Sejumlah proyek yang seharusnya dilaksanakan oleh Kepala Desa namun tidak dapat direalisasikan.

Korupsi Proyek Desa, Kades Rambung Estate Serdangbedagai Diadili
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Sidang dugaan korupsi dana desa, Kades Rambung Estate Haidir jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (10/1/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Diduga menyelewengkan sejumlah proyek desa, Haidir selaku Kepala Desa Rambung Estate, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri Medan.

Pria 49 tahun itu tampak gugup saat menjalani sidang perdana di ruang Cakra III Pengadilan Negeri Medan.

Saat sidang mulanya digelar, Haidir mengaku tak didampingi siapa-siapa dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa Tahun 2016 itu.

Namun kemudian, Mejalis hakim yang dipimpin Sayuti memanggil penasihat hukum prodeo untuk mendampingi Haidir dalam persidangan.

"Penasihat hukumnya sudah ada, dibayar gratis. Baik JPU silakan membaca dakwaannya," ucap Sayuti.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dodi Irawan Pasaribu yang membacakan dakwaan menyatakan terdakwa Haidir telah menyalahi wewenang dalam penggunaan Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana Bagi Hasil Pajak (BHP) yang diterima oleh Desa Rambung Estate yang dipimpinnya.

"Terdakwa Haidir dalam jabatannya tidak sepenuhnya menyalurkan dana yang seharusnya diperuntukkan dalam beberapa kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2016 yang keseluruhan berjumlah Rp 865 juta," ucap JPU Dodi.

JPU dalam dakwaannya menyebutkan sejumlah proyek yang seharusnya dilaksanakan oleh Kepala Desa namun tidak dapat direalisasikan. Selain itu, terdapat kejanggalan dalam proyek pengerjaan drainase Dusun I dan Dusun II Desa Rambung Estate.

"Pada program pelatihan komputer dengan pagu anggaran Rp 77.400.000 tidak dilaksanakan, Pelatihan Pegawai Posyandu Rp 21.400.000 tidak dilaksanakan, Pelatihan Nasyid Rp 40.100.000 dilaksanakan, namun tidak diberikan pertanggungjawaban yang jelas oleh terdakwa selaku penanggungjawab anggaran," urai JPU.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved