Masalah Penertiban APK di Binjai, PKB Siapkan Kesimpulan Laporan ke DKPP

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Binjai masih menunggu hasil sidang laporan mereka ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Masalah Penertiban APK di Binjai, PKB Siapkan Kesimpulan Laporan ke DKPP
TRIBUN MEDAN/HO
Ketua DPC PKB Binjai, Samsul Bahri Pane. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Binjai masih menunggu hasil sidang laporan mereka ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Binjai dalam tahapan penertiban APK. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC Samsul Bahri Pane.

"Belum, belum, (adanya hasil sidang DKPP). Hari ini kita diminta menyampaikan laporan kesimpulan dan kalau ada bukti-bukti baru. Harapan kita ada di laporan kesimpulan terakhir," katanya kepada Tribun Medan, Kamis (10/1/2019)

Samsul Bahri menjelaskan, bahwa setelah persidangan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Polda Sumatera Utara pada hari Kamis, (3/1/2019) yang dipimpin Ketua Majelis DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah maka semakin terbuka dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Binjai terkait dengan pengrusakan APK milik calon legislatif DPC PKB Kota Binjai.

Samsul Bahri selaku pelapor atau pengadu menyimpulkan berdasarakan hasil persidangan, bahwasanya Teradu I, Teradu II, Teradu II (Komisioner Bawaslu Kota Binjai), dalam melakukan Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) calon legislatif DPC PKB Kota Binjai diyakini terbukti melanggar Peraturan Bawaslu RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

"Terbukti beberapa poin di dalam persidangan Bawaslu Kota Binjai tidak mengikuti mekanisme dan ketentusn Standart Operasional Prosedur (SOP), APK calon legislatif DPC PKB Kota Binjai bukan ditertibkan tetapi dibersihkan serta dirusak, melanggar PKPU Nomor 23 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018," ujarnya.

Lanjut Samsul Bahri, bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu II (Komisioner Bawaslu Kota Binjai) dalam melakukan penertiban APK calon legislatif DPC PKB Kota Binjai tidak melakukan Rapat Pleno di Bawaslu Kota Binjai.

"Pengakuan Teradu II bahwa kegiatan penertiban APK tanggal 8 November 2018 tidak pernah disetujuinya dan kegiatan itu dilakukan tanpa melalui Rapat Pimpinan. Pengakuan Teradu III bahwa penertiban APK tanggal 8 November 2018 adalah tanpa koordinasi yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kota Binjai sebagai Teradu I," katanya.

"Baik Teradu II dan Teradu III mengatakan tidak melakukan Rapat Pleno di Bawaslu Kota Binjai dalam hal penertiban APK calon legislatif DPC PKB Kota Binjai pada tanggal 8 Desember 2018). Bahwa Surat Instruksi Bawaslu Kota Binjai Nomor 221/Bawaslu-Prov.SU-26/PM.00.02/11/2018 yang ditujukan kepada Panwascam dan PPL Kelurahan se-Kota Binjai adalah untuk menertibkan bukan Membersihkan APK," katanya.

Di dalam persidangan, Samsul Bahri mengklaim bahwa terungkap bahwa seluruh APK calon legislatif DPC PKB Kota Binjai dibersihkan, hingga rusak atas perintah Ketua Bawaslu Kota Binjai Teradu I kepada Panwascam dan PPL, Satpol PP.

Halaman
123
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved