Tahun 2019, Kanwil Kemenkumham Sumut Minta Jajarannya Bebas Korupsi

Priadi mengatakan Kemenkumham RI pada tahun 2019 menerima alokasi anggaran sebesar dari APBN Sebesar Rp 13,3 Triliun.

Tahun 2019, Kanwil Kemenkumham Sumut Minta Jajarannya Bebas Korupsi
TRIBUN MEDAN/HO
Sambutan Kakanwil pada Apel Janji Kinerja Tahun 2019 di Lapas Klas IA Tanjunggusta Medan, Kamis (10/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara melaksanakan apel komitmen pelaksanaan janji kinerja 2019, di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Medan, Kamis (10/1/2019).

Komitmen guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membangun zona integritas di seluruh jajaran.

Dalam sambutannya, Priadi mengatakan Kemenkumham RI pada tahun 2019 menerima alokasi anggaran sebesar dari APBN Sebesar Rp 13,3 Triliun yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Terlebih, katanya, jajaran Kemenkumham pada tahun 2019 akan dihuni oleh CPNS terpilih pada tahun 2017 yang berjumlah 17.521 orang dan CPNS tahun 2018 berjumlah 1.985 orang.

“Semua jajaran Kemenkumham di Sumut seperti lapas/rutan dan imigrasi, berkomitmen membangun pelayanan tanpa ada diskriminasi dan korupsi. Apalagi di awal tahun ini, kita punya semangat baru dan melangkah lebih baik,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Priyadi, usai membina apel tersebut.

Ia mengatakan Kemenkumham Sumut mempunyai tantangan setelah memperoleh penghargaan peringkat pertama dari pusat terkait pelayanan berbasis publik. Untuk itu, dirinya mendorong seluruh UPT jajarannya bisa menerapkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menurutnya lagi, penerapan pelayanan dengan sistem online juga sangat penting untuk menjaga integritas pegawai. Hal itu bisa mengurangi permainan curang yang terjadi.

“Kita berharap tahun ini berubah dalam pelayanan publik, makanya kita mulai berbenah sesuai instruksi presiden RI. Di Lapas Klas I Medan awal kita mulai melakukan perubahan dan hasilnya perubahan itu terlihat,” ujarnya.

Priyadi mengakui masih ada pegawai di jajarannya yang melakukan kesalahan. Di tahun lalu, kata dia, ada 45 pegawai jajaran Kemenkumhan dilakukan pembinaan selama 7 bulan. Dari jumlah itu, 15 pegawai sudah dikembalikan ke UPT masing-masing. Sisanya masih menjalani evaluasi dan pembinaan.

“Di 2019 ini nantinya ada 7 pegawai yang akan di rehabilitasi karena merupakan pecandu yang harus dilakukan pembinaan. Kita tentunya sudah berkoordinasi dengan BNN serta pihak kepolisian dalam hal ini,” ungkap Priyadi

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved