Tuntaskan rekam e-KTP, Bawaslu Apresiasi Disdukcapil Sumut Menjemput Data di Lapas dan Rutan

Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara apresiasi penjemputan data yang dilakukan Disdukcapil terhadap para tahanan di lapas dan rutan.

Tuntaskan rekam e-KTP, Bawaslu Apresiasi Disdukcapil Sumut Menjemput Data di Lapas dan Rutan
TRIBUN MEDAN/SATIA
Anggota Bawaslu Provinsi Sumut, Suhandi Sekender Situmorang, saat ditemui Tribun Medan, di aula, lantai dua, Hotel Antares, Jalan Sisingamangaraja XII, Kota Medan, yang menjadi lokasi rapat antara Disdukcapil dan Kalapas dan Karutan, Kamis (10/1/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN-  Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara apresiasi penjemputan data yang dilakukan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terhadap para tahanan yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Anggota Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara, Suhandi Sekender Situmorang mengatakan, pihaknya sangat mengakomodir dan mengapresiasi kinerja yang dilakukan Disdukcapil dalam menuntaskan permasalahan kesadaran administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

"Bawaslu mendorong dan mengakomodir warga yang belum terdaftar dalam DPT supaya didata kependudukannya," katanya kepada Tribun Medan, saat ditemui usai melaksanakan rapat dengan Disdukcapil, di Hotel Antares, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Kamis (10/1/2018).

Menurut Suhandi, penjemputan bola dengan terjun langsung ke lapas dan rutan seluruh Sumut sangat baik, karena pihaknya melihat langsung kinerjanya tersebut.

"Kita progres dengan dukcapil dalam melakukan upaya-upaya ini, apalagi saat ini dikatakan dengan program jemput bola. Kami dan rekan-rekan semuanya memang melihat mobile-nya dukcapil melakukan penjemputan data dari lapas dan rutan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Suhandi menyampaikan, bahwa benar saat ini memang banyak masyarakat yang berada di lapas dan rutan sulit mendapatkan akses berupa pendataan kependudukan dari pemerintah. 

"Tadi sudah saya sampaikan, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan itu diterima atau tidak daftar pemilih tetap baru (DPTB). Yang memiliki penduduk atau masyarakat itu adalah pemerintah, tetapi kalau pemerintah tidak melakukan itu, tetap menjadi wilayah catatan dari bawaslu," katanya.

Kemudian, ia juga mengatakan, untuk warga binaan ini nantinya apakah ditempatkan di dalam rutan atau lapas untuk melakukan pemilihan, dirinya belum mengetahui secara jelas.

"Tetapi terakit warga binaan yang belum memiliki data KTP Elektronik, dan sampai sekarang Dukcapil belum menemukan elemen datanya, apakah dukcapil akan menempatkan alamatnya itu di lapas atau rutan itu domainnya pemerintah provinsi dan daerah," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved