Polda Sumut Pastikan Kawal Penyaluran Dana Bansos

mungkin selama ini ada kebocoran, tidak sampai atau tidak tepat sasaran, maka Pak Mensos meminta bantuan untuk menggerakan aparatur kepolisian.

Polda Sumut Pastikan Kawal Penyaluran Dana Bansos
Tribun Medan / Sofyan Akbar
Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto saat dijumpai di masjid Polda Sumut, Jumat (11/1/2019). (Tribun Medan / Sofyan Akbar) 

Laporan Wartawan Tribun Medan Sofyan Akbar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Polda Sumut bakal melakukan pengawalan terhadap penyaluran bantuan sosial (Bansos) ke masyarakat agar tepat sasaran.

Hal ini dilakukan pascaditandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) terkait pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan dan pengawasan penyaluran dari Program Bantuan Sosial Kemensos, antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, di Mabes Polri, Jumat (11/1/2019) pukul 09.00 WIB.

"Sudah ditandatangani MoU antara Kapolri dan Mensos. Sehingga dalam penyalurannya yang mungkin selama ini ada kebocoran, tidak sampai atau tidak tepat sasaran, maka Pak Mensos meminta bantuan untuk menggerakan aparatur kepolisian,"kata Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto saat dijumpai pascasalat Jumat.

Dikatakan Mardiaz, pengawalan ini juga dilakukan karena bansos ke masyarakat pada tahun ini mengalami peningkatan, hingga 38 persen dari tahun sebelumnya. Tentunya penyaluran bantuan sosial ini menjadi atensi dari Presiden RI.

"Sehingga warga yang menerima sesuai kategori pemerintah. Jangan sampai orang yang tidak miskin malah dapat, itukan salah sasaran,"terangnya.

Dalam pengawasan dan pengawalan yang dilakukan terhadap bansos tersebut, ia mengaku, Polda Sumut akan memperankan tiga pilar yang selama ini sudah ada. Sehingga, sambungnya, akan dibentuk satgas khusus yang memonitor penyaluran bansos ini kepada masyarakat.

Disinggung soal sanksi hukum apabila ada ditemukan pelanggaran dalam penyaluran yang dilakukan di masyarakat, Mardiaz tidak menampiknya.

Namun, katanya, sanksi itu akan diberikan sesuai dengan penyimpangan yang menjadi temuan petugas di lapangan.

"Jelas ada aturan dan sanksinya, misalnya ada data palsu atau lainnya. Jadi kita lihat nanti bagaimana penyimpangannya, apakah ada pidananya. Pastinya kita awasi penyalurannnya dari hulu ke hilir,"ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Sofyan Akbar
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved