Rekrutmen PPPK di Sumut, Ini Penjelasan Kepala BKD Kaiman Turnip

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, penerapan atas regulasi itu memang belum ada alias belum berjalan.

Rekrutmen PPPK di Sumut, Ini Penjelasan Kepala BKD Kaiman Turnip
Tribun Medan / Nanda
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut Kaiman Turnip 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara, belum melakukan pemetaan paskaterbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga tahun 2019, Jumat (11/1/2018).

"Regulasi itu belum ada (diterapkan). Kita belum mapping (petakan) dan belum ada instansi yang mengajukan untuk itu," kata Kepala BKD Sumut, Kaiman Turnip, Jumat (11/1/2019).

Menurutnya, regulasi dimaksud nantinya diserahkan kepada kementerian/lembaga yang memang dimungkinkan merekrut pegawai pemerintah dengan sistem perjanjian kerja.

Ia juga menegaskan terkhusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, penerapan atas regulasi itu memang belum ada alias belum berjalan.

"Jadi gak ada lagi harus menunggu juknis maupun juklak. Seperti yang saya katakan tadi, aturan ini dimungkinkan bagi kementerian atau lembaga yang ingin merekrut pegawai pemerintah memakai pola perjanjian kerja," katanya.

Kata Kaiman, penerapan PPPK akan berlaku di suatu instansi atau organisasi perangkat daerah apabila tidak ada yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan tertentu. Sebagai contoh, sebut dia, di BKD Setdaprovsu tidak ada dokter psikologi klinis, maka pihaknya bisa melakukan perekrutan untuk PPPK pada posisi atau jabatan dimaksud.

"Contoh lain misalkan di Bappeda tidak ada sarjana planologi dan lainnya untuk pemetaan, maka disitu dicarilah (direkrut) melalui sistem PPPK," katanya.

Menyikapi penolakan keras Forum Honorer Sumut atas PP 49/2018 ini, Kaiman menyebut bahwa komunitas tersebut belum memahami secara utuh regulasi yang ditandatangani langsung Presiden Joko Widodo itu.

"Silahkan saja kalau memang mereka mau protes. Kami maklum mungkin mereka gak ngerti mekanisme PPPK itu. Menjadi PPPK itu adalah orang-orang yang kompeten menduduki bidang masing-masing, bukan hanya menjadi guru," ungkapnya.

Sebelumnya, Andi Subakti selaku Ketua Forum Honorer Sumut mengatakan berdasarkan telaah yang mereka lakukan, PP tersebut sama sekali tidak menjadi solusi bagi honorer K2, tapi malah sebaliknya menambah masalah bagi honorer K2.

Halaman
12
Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved