298 PNS Korup di Sumut, English Nainggolan: Kami Hanya Sampaikan Nama kepada Pak Gubernur

"Kami hanya menyampaikan (nama-nama PNS korup) kepada Bapak Gubernur (Edy Rahmayadi)," kata English.

298 PNS Korup di Sumut, English Nainggolan: Kami Hanya Sampaikan Nama kepada Pak Gubernur
Kolase
Ilustrasi: Data PNS Koruptor 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Azis Husein Hasibuan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional VI Sumatera Utara English Nainggolan enggan membeberkan nama-nama pegawai negeri sipil (PNS) yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Para abdi negara ini kini menunggu proses pemecatan, baik itu pemecatan tidak hormat (PDTH), maupun dipecat secara hormat.

"Maaf. Saya tidak bisa memberikan nama-nama mereka (PNS korup)," kata English kepada Tribun-Medan.com melalui pesan aplikasi WhatsApp, Sabtu (12/1/2019).

PNS di lingkungan Pemprov Sumut memeroleh peringkat pertama kategori terkorup. Dari data yang diperoleh dari BKN, sebanyak 298 PNS di Pemprov Sumut terlibat tindak pidana korupsi dan masih menikmati kucuran gaji dari pemerintah, dari total 2.357 orang PNS di seluruh Indonesia.

"Kami hanya menyampaikan (nama-nama PNS korup) kepada Bapak Gubernur (Edy Rahmayadi)," kata English lagi.

Kabag TU BKN Regional VI Sumut Iwan pernah mengatakan, sudah seharusnya pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini gubernur dan bupati/wali kota, segera menindak siapapun PNS yang terlibat korupsi setelah adanya keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Ujung-ujungnya kembali kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Seperti apapun kasusnya di daerah, kami hanya merekomendasikan PDTH dan kami enggak punya kewenangan. Pak Kakanreg (English Nainggolan) dalam suatu rapat di kabupaten/kota selalu memberi informasi, jangan sampai ada timbul tersangka baru," kata Iwan saat berkunjung ke redaksi Harian Tribun Medan, beberapa waktu lalu.

"PPK wajib segera memberikan PDTH. Karena apapun ceritanya, ketika PDTH tidak diberikan, ada unsur kerugian negara di situ. Nah, siapa kemudian yang bertanggung jawab? Ya, PPK. Seolah-olah PPK mengulur-ulur uang yang harusnya berhenti tapi tidak dibayarkan," sambungnya.

Diakui Iwan, untuk menerapkan PDTH bagi para PNS tidaklah mudah. Meski pada pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah oleh majelis hakim, mereka berduyun-duyun menempuh hukum hingga ke tingkat Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Halaman
12
Penulis: Azis Husein Hasibuan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved