Ini Tanggapan Timo Dahlia Daulay setelah Dicopot DKPP sebagai Ketua KPU

Ya inilah namanya resiko jabatan. Saya kemarin banyak dapat telepon dari mana-mana sampai ditanyain keluarga namanya jabatan kan memang sementara.

Ini Tanggapan Timo Dahlia Daulay setelah Dicopot DKPP sebagai Ketua KPU
ist/facebook
Ketua KPU Deliserdang, Timo Dahlia Daulay 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Indra Gunawan Sipahutar

TRIBUN-MEDAN.com,LUBUKPAKAM - Ketua KPU Deliserdang, Timo Dahlia Daulay menerima hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) yang memberikannya sanksi peringatan keras dan pencopotan jabatan dirinya sebagai ketua.

Ia mengakui sanksi peringatan keras ini adalah sanksi kedua yang ia terima dengan Komisioner Arifin Sihombing dari DKPP. Ia menyebut ini merupakan bagian dari resiko jabatan.

"Ya inilah namanya resiko jabatan. Saya kemarin banyak dapat telepon dari mana-mana sampai ditanyain keluarga namanya jabatan kan memang sementara. Ya saat itu yang bisa saya bilang ya inilah resiko jabatan. Begitu naik di Tribun online banyak yang lihat dan menelponi saya,"ujar Timo Jum,at, (18/1/2019).

Baca: DKPP Copot Jabatan Timo Dahlia Daulay dari Ketua KPU Deliserdang

Walaupun menerima, namun Timo tidak dapat memungkiri kalau ia masih kepikiran mengapa hanya ia dan Komisioner Arifin Sihombing saja yang diadukan ke DKPP.

Padahal persoalan yang diadukan adalah keputusan yang sudah diplenokan bersama seluruh Komisioner.

Saat itu yang menjadi teradu I adalah Arifin Sihombing yang merupakan divisi teknis dan baru dirinya yang menjadi teradu II.

"Pengadu harusnya jugakan objektif. Karena yang memplenokan bukan hanya kita dua saja harusnyakan lima dan ini kemudian DKPP menerimanya pula. Memang itu sebenarnya divisi pak Arifin tapi sebenarnya kan diplenokan sama kami berlima. Saya enggak bilang gitu (mengarah ke pribadi saja) tapi ya sudahlah ini bagian dari resiko jabatan seperti yang saya bilang,"kata Timo.

Timo yang berstatus sebagai lajang ini sempat bercerita apa suka dukanya menjadi Ketua sejak November 2014.

Ia menyebut ini satu di antara duka yang ia alami karena apapun keputusan yang sebenarnya hasil pleno menjadi tanggungjawabnya.

Secara administrasi ia menyebut sebenarnya jabatan Ketua hanya untuk pengesahan karena tidak mungkin ditandatangani sama yang lainnya. Untuk suka tidak dipungkiri kalau apa yang dapat dari suatu pekerjaan (honor) ia mendapatkan lebih besar.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved