Satukan Persepsi dengan PPK, KPUD Dairi Gelar Rakor Bahas DPK dan DPTb

Kegiatan ini berkaitan erat dengan pengadaan logistik yaitu surat suara Pemilu 2019.

Satukan Persepsi dengan PPK, KPUD Dairi Gelar Rakor Bahas DPK dan DPTb
TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA
KPUD Dairi mengundang seluruh PPK membahas tentang pendataan DPK dan DPTb untuk Pemilu 2019 sesuai dengan PKPU yang berlaku. Kegiatan itu berlangsung di Aula Hotel Beristera pada Rabu (6/2/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Demi menyatukan persepsi seluruh penyelenggara pemilu mengenai syarat dan petunjuk teknis (juknis) untuk menetapkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2019, maka KPUD Dairi menggelar rapat koordinasi di Aula Hotel Beristera pada Rabu (6/2/2019).

KPUD Dairi menghadirkan seluruh Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang tersebar di 15 kecamatan, Kabupaten Dairi.

Ketua KPUD Dairi, Sudiarman Manik menjelaskan kegiatan ini dilakukan agar PPK ketika akan memasukkan data masyarakat sebagai DPK atau DPTb sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) yang berlaku.

"Dalam kegiatan ini kami menyampaikan materi soal PKPU yang menyangkut kepada data pemilih, seperti syarat dan juknis pindah memilih dan DPK," kata Sudiarman.

Lebih lanjut ia menyebutkan, kegiatan ini berkaitan erat dengan pengadaan logistik yaitu surat suara Pemilu 2019.

"Jadi setelah satu persepsi, maka selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi data DPK dan DPTb untuk selanjutnya disampaikan ke provinsi. Karena ini terkait kebutuhan surat suara. Jangan sampai setelah surat suara dicetak, tapi DPK dan DPTb justru membludak," sebutnya.

Sudiarman mengatakan hingga Rabu (6/2/2019) jumlah DPK di Kabupaten Dairi terdata sebanyak 34 orang.

"Jika membludak maka kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu, agar data yang membludak itu dimasukkan ke dalam DPT. Tapi kalau melihat sampai hari ini, maka belum ada lonjakan data pemilih DPK dan DPTb," ujarnya.

Komisioner KPUD Dairi Divisi Data, Hartono Maha menjelaskan adapun syarat dilakukan perbaikan DPT dengan berkoordinasi dengan Bawaslu maksimal 60 hari sebelum tanggal 17 April 2019.

"Jadi di rakor ini kami ingin menyamakan persepsi dengan PPK bahwa masyarakat yang bisa dimasukkan sebagai DPK adalah mereka yang memiliki e-KTP ataupun surat keterangan tetapi belu terdata di DPT. Sedangkan DPTb adalah masyarakat yang sudah terdata di DPT, tetapi secara kebetulan ketika hari H atau beberapa waktu sebelumnya mendapat pindah tugas dari domisili asal, maka kami akan mengeluarkan A-5 nya," jelasnya.

Ia pun berharap setelah rakor ini, maka tidak ada lagi PPK yang berbeda pandangan ketika akan menentukan calon pemilih yang layak masuk ke dalam DPK atau pun DPTb.

(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved