Komisi B Beri Waktu Marasutan 3 Bulan Benahi Dinas Pendidikan

DPRD Medan Kota mendukung kebijakan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang melakukan rotasi terhadap 18 pejabat eselon II

Komisi B Beri Waktu Marasutan 3 Bulan Benahi Dinas Pendidikan
TRIBUN MEDAN/Liska Rahayu
Anggota Komisi B DPRD Medan Rajuddin Sagala. 

TRIBUN-MEDAN.com - DPRD Medan Kota mendukung kebijakan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang melakukan rotasi terhadap 18 pejabat eselon II di lingkungan Pemko Medan. 

Namun demikian, rotasi tersebut diharapkan membawa efek positif dengan memberikan kinerja terbaiknya untuk terhadap pembangunan Kota Medan.

Diketahui, dari 18 eselon II yang dirotasi, satu di antaranya adalah Marasutan Siregar. Ia kembali dipercaya untuk menjadi kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. 

Padahal sebelumnya ia pernah dicopot dari jabatan tersebut karena kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tahun 2015.

Untuk itu, anggota DPRD Medan mengkritisi keputusan tersebut. 

Penetapan Marasutan sebagai kepala Dinas Pendidikan oleh Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin dinilai tidak berkaca pada masa lalu.

"Kita beri waktu 3 bulan untuk Marasutan membenahi seluruh permasalahan yang ada di Disdik Medan, karena ini bukan jabatan baru baginya. Sebelumnya ia juga pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Medan). Jadi, kita lihat sama-sama lah apa terobosan yang bakal dia buat pasca dilantik dia," kata anggota Komisi B DPRD Medan Rajuddin Sagala, Jumat (8/2/2019).

Ia menilai, amanat yang kembali dipercayakan kepada Marasutan hendaknya dijadikan sebagai pemicu untuk bekerja lebih baik lagi. Sebab, dunia pendidikan bukanlah sesuatu yang baru bagi mantan Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Sekretariat Daerah Kota Medan ini.

Rajuddin mengatakan, setelah ditinggal oleh Kepala Dinas Pendidikan yang lama, yaitu Hasan Basri dan Plt Ramlan Tarigan, ada beberapa poin yang harus dikebut untuk dilaksanakan oleh Marasutan.

Pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Sebab sudah lama prestasi pendidikan di Kota Medan tidak menunjukkan prestasi.

"Kedua, terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kita mau penerimaannya kredibel, jangan ada permainan. Ketiga, meningkatkan minat belajar siswa. Kalau minat belajar siswa meningkat, secara tidak langsung akan berimbas pada meningkatnya mutu pendidikan. Orang tua siswa pun akhirnya semangat untuk memotivasi anaknya agar tetap belajar," jelasnya.

Marasutan, lanjut Rajuddin, juga harus peduli terhadap guru honorer. Karena permasalahan guru honorer tak kunjung selesai dari tahun ke tahun.

"Harus ada jalan keluar menyelesaikan persoalan ini, karena guru honor sangat berjasa mencerdaskan anak bangsa. Tanpa mereka, guru PNS akan kewalahan mengajar anak didik. Kita tunggu lah gebrakan Marasutan. Jadi, Fraksi PKS secara tegas akan mengawal ini sampai semua harapan terpenuhi," katanya. 

(Cr5/tribun-medan.com)

Penulis: Liska Rahayu
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved