Pemko Medan Lelang Tujuh Jabatan Kepala Dinas, Ini Dia Persyaratannya

Ada tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemko Medan yang akan diisi melalui seleksi terbuka tersebut.

Pemko Medan Lelang Tujuh Jabatan Kepala Dinas, Ini Dia Persyaratannya
TRIBUN MEDAN/LISKA RAHAYU
Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman 

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN - Pemerintah Kota (Pemko) Medan membuka seleksi terbuka (lelang jabatan) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemko Medan.

Seleksi ini terbuka bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemko Medan dan wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman mengatakan, seleksi jabatan pimpinan pratama ini dimulai tanggal 11 hingga 24 Februari mendatang.

Ia mengatakan, ada tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemko Medan yang akan diisi melalui seleksi terbuka tersebut.

"Seleksi terbuka ini dilakukan sesusia dengan UU No.5/2014 tentang ASN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13/2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah," kata Wiriya, Minggu (10/2/2019).

Ia mengatakan, ada tiga tahapan seleksi yang akan dilakukan dalam seleksi terbuka tersebut. Selain seleksi administrasi, ada juga test assessment serta test presentasi dan wawancara.

“Untuk itulah kami mengundang ASN yang memenuhi persyaratan segera mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi tersebut,” katanya.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah, selain memiliki pangkat/golongan ruang  serendah-rendahnya Pembina (IV/a), juga harus berpendidikan minimal sarjana (S1) atau sederajat. Lalu, sedang atau pernah memiliki pengalaman kerja tiga tahun dalam jabatan Eselon III serta usia maksimal 56 tahun saat dilantik.

"Peminat juga harus melampirkan penilaian prestasi kerja bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (bukan puskesmas)," jelasnya.

Pelamar juga tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010. Kemudian tidak mengkonsumsi narkotika dan obat-obat terlarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Halaman
123
Penulis: Liska Rahayu
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved