Perkara Korupsi Dana Hibah KNPI, Mantan Sekda Binjai Akui Dipanggil Polda Sumut

Menurut Elyuzar Siregar dirinya dipanggil Polda Sumut terkait jabatannya pada tahun 2016 sebagai Sekda Pemko Binjai.

Perkara Korupsi Dana Hibah KNPI, Mantan Sekda Binjai Akui Dipanggil Polda Sumut
TRIBUN MEDAN/DEDY KURNIAWAN
Ketua KNPI Binjai hadiri panggilan penyidik Tipikor Polres Binjai terkait dugaan kasus penyelewengan dana hibah OKP, Kamis (2/8/2018) 

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Proses hukum perkara dugaan penyelewengan dan korupsi dana hibah lewat KNPI Binjai yang bersumber dari Dispora Pemko Binjai sejak 2016, 2017, 2018 memasuki babak baru.

Polda Sumut melalui Ditreskrimsus akan melakukan pemanggilan terhadap Sekda Binjai Mafulllah Daulay dan mantan Sekda Binjai Elyuzar Siregar pada hari ini Senin (11/2/2019).

Mantan Sekda Kota Binjai Elyuzar Siregar kepada wartawan Minggu (10/2/2019) membenarkan kalau dirinya dipanggil pihak Polda Sumut.

Menurut Elyuzar Siregar dirinya dipanggil Polda Sumut terkait jabatannya pada tahun 2016 sebagai Sekda Pemko Binjai. Begutu juga Mahfullah Daulay sebagai Sekda tahun 2017 dan 2018.

"Iya memang ada saya dipanggil oleh Polda Sumut melalui surat, juga Sekda Mahfullah Daulay, kami akan datang Senin (hari ini) pukul 09.00 WIB, sesuai surat yang kami terima. Kami dipanggil untuk menjelaskan bagaimana prosedurnya uang dana hibah bisa dicairkan," katanya kepada wartawan.

Dijelaskan Elyuzar, pada saat dia menjabat Sekda Binjai pencairan dana untuk KNPI sebesar Rp 50 juta, dan hanya mengatakan agar Kadis Keuangan mempelajari dan berikan saran.

"Jadi saya bukan memerintahkan untuk mencairkan uangnya. Namun, pada tahun 2017 dan 2018 tiba-tiba dana hibah ini kok bisa melonjak menjadi Rp 550 juta yang diberikan selama dua tahun berturut-turut," kata mantan Sekda Pemko Binjai.

Ditaksir Rp 1.150.000.000 dana hibah yang telah digelontorkan pihak Pemko Binjai mulai tahun 2016, 2017 hingga tahun 2018 melalui Ketua KNPI, Arif Rahman Nasution yang merupakan keponakan Walikota Binjai HM Idaham. Di mana dana hibah diperuntukkan 61 OKP yang statusnya juga masih diragukan.

Diduga ada kejanggalan dalam proses pengeluaran dana hibah yang dilakukan Pemko Binjai. Secara prosedur Dispora ridak bisa mengeluarkan uang negara yang dicairkan dan diberikan kepada KNPI yang diketuai Arif Rahman Nasution.

Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Wirhan yang belum lama menjabat mengatakan bahwa perkara ini merupakan lanjutan dari Kasat Reskrim sebelumnya. Katanya, kasus ini ada temuan kesalahan prosedur dan sudah duduk perkara untuk diproses, sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polda Sumut.

Halaman
123
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved