Jual Nama Bupati Pungut Tunjangan Guru, Staf Disdik Divonis Setahun Penjara

Mengadili, menyatakan terdakwa Martin dihukum dengan pidana 1 tahun penjara denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan

Jual Nama Bupati Pungut Tunjangan Guru, Staf Disdik Divonis Setahun Penjara
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Staf Disdik Langkat Martin jalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (11/2/2019) siang. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Staf PNS Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat, Martin, tampak lesu usai dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dipimpin oleh Mian Munthe.

Penyebabnya, pria 51 tahun itu terbukti bersalah melakukan pungutan liar terhadap 53 guru dari 12 sekolah di Kabupaten Langkat.

Perbuatan terdakwa, ujar Majelis hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Martin dihukum dengan pidana 1 tahun penjara denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan," ucap hakim Mian Munthe, yang mana putusan tersebut bergeser lebih rendah 3 bulan dari tuntutan jaksa.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa yang melakukan pengutipan uang tunjangan profesi dari guru-guru Sekolah Dasar se-Kecamatan Kutambaru Kab. Langkat tersebut, bertentangan dengan Permendikbud Nomor 10 tahun 2018 serta melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5.

Hakim menguraikan, pengutipan uang tunjangan profesi guru dilakukan terdakwa di 12 Sekolah Dasar di Langkat, dengan jumlah guru yang memperoleh uang tunjangan sebanyak 53 orang.

"Setiap gurunya mendapat dana tunjangan profesi untuk setiap triwulannya dengan periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober Desember 2018 yang besarannya berbeda-beda," ujar hakim.

Terdakwa saat menyalurkan uang profesi tersebut, melakukan pengutipan kepada guru-guru penerima tunjangan. Terdakwa Martin, ujar Hakim melakukan pengutipan sebesar Rp 200 hingga Rp 300 ribu dari dana tunjangan yang dicairkan Disdik Langkat, jumlahnya Rp1,2 juta dan Rp1,6 juta per orang.

Atas vonis yang dijatuhkan hakim, terdakwa yang merupakan warga Pasar IV Namo Terasi, Kec. Sei Bingai, Langkat, mengaku menerimanya.

Dalam kasus ini terdakwa Martin cukup nekat, pasalnya untuk melancarkan aksinya melakukan kutipan terhadap guru-guru SD, ia menjual nama Bupati Langkat, sebagaimana yang tertuang dalam berkas dakwaan.

JPU dalam dakwaan menyebutkan, uang kutipan yang diserahkan pada Juni 2018 itu, ternyata tidak langsung dimintai terdakwa ke guru-guru sekolah, namun ia menyuruh saksi Jasa Mulia selaku Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), namun Jasa menolaknya. Kemudian, saksi memberitahukan ke setiap kepala sekolah agar uang tersebut langsung saja diserahkan ke terdakwa.

Apalagi, pada setiap rapat yang berlangsung antara para kepala sekolah dengan terdakwa di Disdik Langkat, terdakwa kerap marah-marah sehingga membuat takut para guru. Tidak hanya itu terdakwa juga mengancam dan membawa-bawa nama bupati.

"Kalian jangan macam-macam sama saya karena saya dekat dengan bapak bupati. Jangan takut, kita ini anak emas," ujar JPU.

JPU melanjutkan, karena mendengar kalimat tersebut, membuat para Kepala sekolah dan guru-guru penerima dana tunjangan profesi terpaksa memberikan uang kutipan tersebut kepada terdakwa dengan alasan takut dipindah tugaskan dan dipersulit dalam menjalankan tugas.

(cr15/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved