Kapolda Angkat Bicara Soal Tuduhan Gus Irawan yang Sebut Polisi Ancam Kepling Agar Pilih Capres O1

TRIBUN-MEDAN.com- Dituding mengancam Kepling untuk mendukung pasangan Jokowi-Amin, Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto menyatakan itu tidak benar.

"Kita tidak ada mengintervensi siapapun dalam pilpres ini. Tugas kita hanya melakukan pengamanan. Lebih tepatnya mendinginkan yang panas, bukan sebaliknya," katanya, Senin (11/2/2019).

Ia mengatakan pernyataan Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Provinsi Sumut, Gus Irawan yang menyatakan pihak kepolisian mengancam Kepling untuk memilih salah satu calon presiden tidak benar.

"Kami tidak ada mengintervensi. Kalau ada, silahkan lapor ke kami. Kami bertugas untuk membuat masyarakat Kota Medan dan Sumut merasa aman dan nyaman. Bukan malah memperparah ataupun memperkeruh suasana,"ujarnya.

Jendral bintang dua ini menegaskan, silahkan masyarakat memilih sesuai hati nurani mereka.

"Yang penting tidak ada keributan jelang dan atau sesudah pilpres ini," katanya.

Mengenai apabila intervensi itu benar, namun dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, mantan Wakapolda Sumut ini hanya berkomentar laporkan.

"Dengan melaporkan, kita pasti akan tahu nama dan pangkat pelakunya," ujarnya seraya menyatakan tugas kepolisian hanya melakukan pengamanan.

"Bukan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon presiden," katanya.

Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution membantah adanya intervensi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kepling di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memilih salah satu calon presiden.

Ditemui di Gedung DPRD Medan, Akhyar mengatakan tidak ada hak aparat kepolisian untuk memaksa kepling.

"Ah, mana ada hak polisi maksa-maksa kepling," ujarnya dengan nada tinggi, Senin (11/2/2019).

Akhyar menegaskan hal tersebut tidak ada dan tidak terjadi.

Ia menegaskan, Pemko Medan bekerja sesuai fungsi dan mengenai politik sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pemko Medan.

"Enggak ada itu. Ah kau, isu-isu. Sikap Pemko, Pemko bekerja pada proporsinya. Mengenai politik, di luar Pemko," tegasnya.