Pungut Biaya Ganti Rugi Tanah Warganya, Kepling X Kelurahan Pangkalan Mansyur Didakwa Korupsi

Nur Ainun dalam dakwaannya menyatakan perbuatan Kamaruddin Kaloko menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kepala Lingkungan (Kepling) X.

Pungut Biaya Ganti Rugi Tanah Warganya, Kepling X Kelurahan Pangkalan Mansyur Didakwa Korupsi
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Kepling X Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Kamaruddin Kaloko saat jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/2/2019) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kamaruddin Kaloko (54) terlihat memelas saat menjalani sidang perdana di ruang Cakra II Pengadilan Negeri Medan.

Pria yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi lantaran mengutip biaya ganti rugi tanah warganya ini hanya bisa terdiam saat mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Ainun dalam dakwaannya menyatakan perbuatan Kamaruddin Kaloko menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kepala Lingkungan (Kepling) X Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medan.

"Perbuatan terdakwa yang melakukan pungutan atau menerima pembayaran dalam pengurusan ganti rugi tanah milik saksi korban Roger Taruna (Warga) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," ucap Ainun dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dipimpin Ferry Sormin.

Peristiwa tersebut, ujar Ainun bermula saat Kamaruddin selaku Kepling meminta uang sejumlah Rp30.000.000 kepada saksi Roger Taruna dalam proses pengurusan ganti rugi tanah milik saksi yang mana, tanah saksi seluas 68 meter persegi di pakai untuk perluasan Jalan Karya Wisata, Medan Johor.

Bahwa nilai ganti rugi yang diberikan kepada warga atas ganti rugi tanah yang terkena pelebaran Jalan karya Wisata ditetapkan dalam Keputusan Walikota Medan Nomor : 593.83/1149.K/2016 tanggal 1 Desember 2016 adalah seharga Rp.4.292.000/meter persegi.

Saat berupaya melakukan pencarian, saksi korban Roger Taruna pun datang menemui terdakwa untuk menyusun persyaratan dari Pemerintah. Hal itupun dimanfaatkan terdakwa dengan mengatakan baru bisa menyusun pencairan korban asal membayar biaya administrasi.

Sselanjutnya terdakwa menghubungi saksi Roger Taruna untuk bertemu di Jus Kopi di Jl. A.H.Nasution Kota Medan, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi jika ingin uang ganti rugi tersebut dicairkan, maka saksi harus bersedia membagi dua bagian uang yang diterima dengan Tim khusus yang rencananya dibentuk terdakwa Kamaruddin.

"Kamaruddin pun meminta uang sebesar Rp 30 juta untuk tim khusus yang dibentuknya dari 325 juta yang rencananya akan dicairkan Dinas PU kepada saksi Roger Taruna," ujar JPU.

Kesal dengan permintaan Kepling tersebut, pada tanggal 05 September 2018, Roger Taruna pun melaporkan Kamaruddin ke Satgas Saber Pungli Polrestabes Medan, sehingga dua hari berselang, Kamaruddin pun dicokok saat menagih uang di Bank Sumut ketika Roger Taruna melakukan pencairan.

Setelah sidang ditunda hingga satu pekan kedepan, Kamaruddin yang berkesempatan diwawancarai Tribun Medan mengaku bahwa tidak ada orang lain selain dirinya dalam kasus korupsi tersebut.

"Enggak ada (orang lain). Saya saja," ucapnya yang berjalan menuju sel sementara Pengadilan Negeri Medan dengan nada terbata-bata.

"OTT (Operasi Tangkap Tangan) waktu itu. Gak sempat dipegang duitnya," ujarnya berlalu.

(cr15/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved