Tujuh Warga Mengaku Belum Dapat Ganti Rugi Lahan Tol, Ini Kata Kabag Tapem Pemkab Deliserdang

Masalah itu sudah beberapa kali dibawa rapat di DPRD. Ia merasa heran mengapa sampai saat ini warga masih terus menuntut.

Tujuh Warga Mengaku Belum Dapat Ganti Rugi Lahan Tol, Ini Kata Kabag Tapem Pemkab Deliserdang
tribun medan
Gerbang jalan tol Lubukpakam. 

TRIBUN-MEDAN.com- Pemkab Deliserdang dan DPRD setempat sudah lepas tangan atas masalah yang dihadapi oleh tujuh orang warga Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubukpakam yang saat ini mengaku belum sepenuhnya mendapatkan ganti rugi lahan atas pembangunan jalur tol. Karena menganggap sudah lama Pemkab dan DPRD merasa sudah berupaya maksimal.

Sementara warga berharap agar mereka dapat terus dibantu agar bisa kembali mendapatkan ganti rugi lahan.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Pemkab Deliserdang, Binsar Sitanggang yang dikonfirmasi malah berpendapat kalau sebenarnya hak-hak warga sekitar sudah dilunasi dengan baik oleh Pemerintah Pusat.

Menurutnya masalah itu sudah beberapa kali dibawa rapat di DPRD. Ia merasa heran mengapa sampai saat ini warga masih terus menuntut.

"Sebenarnya sudah enggak ada tanggungjawab kita. Ia memang (warga Deliserdang), udah pernah dirapatkannya ini. Gininya itu kira-kira mereka (warga) kalau enggak salah dasarnya itu SK Camat katakan 100 meter, setelah ada polemik diukur BPN lah ternyata hasilnya 90 meter di lapangan, mana sisanya ini gitulah kata mereka,"ucap Binsar yang dihubungi melalui telepon selulernya Senin, (11/2/2019)

Ia tidak berani berpendapat apakah SK Camat yang dikeluarkan salah. Namun pada faktanya diakuinya kalau luasnya berbeda antara ukuran berdasarkan SK yang dikeluarkan Camat dengan ukuran BPN. Ia berpendapat warga bisa menuntut kembali karena merasa harga yang ditawarkan ke mereka saat itu lumayan tinggi.

" Saya enggak bisa bilang siapa yang salah (apakah BPN atau Camat). Mekanisme sudah diupayakan itu, kan enggak mungkin daftar nominatif keluar kalau mereka tidak deal. Dulu sudah dealnya mereka tapi sekarang muncul lagi, ribut balik. Kewenangan kita enggak ada lagi. Kalau tol inikan sudah dipegang sama tim karena memang ada timnya. Kok mereka menuntut kekurangan di SK kenapa mereka mau deal dulu?,"kata Binsar.

Salah satu warga Desa Pasar Melintang yang belum mendapatkan ganti rugi itu adalah Lamhot Sihombing (43). Ia menyebut masih punya hak atas kekurangan lahan yang belum dibayarkan sebab yang belum dibayar tanahnya ada 415 meter persegi lagi luasnya. Ia mengakui kalau harga tanah yang diganti rugi lumayan harganya karena saat itu dibayari 56 juta perantai.

" Udah pernah diukur ulang sama BPN dan hasilnya memang bersisa. Cuma kenapa sampai sekarang belum dibayarkan. Dulu kenapa kami dijanjikan mau dibayar. Ada 7 orang lagi punya tanah dan belum dilunasi sama Pemerintah tapi sudah di tembok tanah kami itu,"kata Lamhot.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved