Merdeka Walk Hasilkan PAD Hingga Rp 7 Miliar Per Tahun Untuk Pemko Medan

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Irwan Ritonga mengatakan Lapangan Merdeka

Merdeka Walk Hasilkan PAD Hingga Rp 7 Miliar Per Tahun Untuk Pemko Medan
Tribunnews
Merdeka Walk dianggap telah menjadi ikon Kota Medan 

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Irwan Ritonga mengatakan Lapangan Merdeka yang di dalamnya terdapat berbagai tempat pusat jajanan sudah menjadi ikon Kota Medan.

Menurutnya, Merdeka Walk menyajikan berbagai kuliner asal Medan. Setiap pengunjung dari luar daerah yang datang ke Kota Medan, selalu menghabiskan waktu di kawasan itu.

Ia memperkirakan, PAD Kota Medan yang bersumber dari pajak restoran dan hiburan dari kawasan itu saja bisa mencapai Rp 7 miliar per tahun.

"Tahun 2017 atau 2018, kita baru meminta agar PAD dari kawasan itu dinaikkan," katanya, Rabu (13/2/2019).

Pada tahun 2017, PAD dari Merdeka Walk mencapai Rp 7 miliar. Irwan mengatakan, untuk 2018, diperkirakan PAD-nya tidak jauh berbeda dibanding tahun sebelumnya. 

Karena, pendapatan per bulan saja, Merdeka Walk bisa mencapai Rp 600 juta.

"Tahun ini hampir samalah itu dibanding tahun 2017 sepertinya," ucapnya.

"Sekarang tempat itu sudah menjadi ikon Kota Medan. Secara kasat mata yang mau difungsikan jadi RTH berapa meter? Kita lihat manfaatnya dulu. Kita lihat dari pagar ke Jalan Balai Kota, yang fungsinya untuk parkir. Dari dulu tempat itu untuk parkir fungsinya, bukan untuk olahraga. Luasnya juga paling 10 meter," katanya.

Irwan juga mengatakan, saat ini antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) atau perwakilan Gubernur Sumut dengan Pemko Medan belum ada saling komunikasi mengenai usulan dari Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

Ia melihat, usulan tersebut diketahui Pemko Medan dari beberapa media yang memuat berita terkait permintaan Gubsu ingin mengembalikan Merdeka Walk seperti dulu.

"Secara tertulis belum ada. Masih sebatas informasi di beberapa media saja kami tahu. Untuk kontraknya itu dilakukan pengelola Merdeka Walk dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Koota Medan. Kalau gak salah, kontraknya dilakukan setahun sekali. Tapi nanti saya cek dulu lagi," ujarnya.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan M Husni mengatakan persoalan permintaan Gubsu soal Merdeka Walk dikembalikan fungsinya merupakan wewenang dari Walikota Medan HT Dzulmi Eldin.

Ia hanya melaksanakan tugas untuk menjadikan taman di Kota Medan ini sesuai dengan fungsinya, yakni RTH yang baik.

"Kalau ini urusan para petinggi. Kalaupun mau membuat RTH harus menyeluruh, bukan parsial. Merdeka Walk sudah dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga," ujarnya seraya mengatakan tidak tahu pasti soal berapa lama kontrak kerja antara Pemko Medan dengan pengelola.

(Cr5/Tribun-medan.com)

Penulis: Liska Rahayu
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved