Revitalisasi Pasar Timah, Warga Minta Pemko Tertipkan Bangunan Tak Miliki IMB dan Amdal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat dengar pendapat

Revitalisasi Pasar Timah, Warga Minta Pemko Tertipkan Bangunan Tak Miliki IMB dan Amdal
TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI
Pedagang pasar terlibat saling pukul dengan pegawai Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) yang berusaha masuk area Pasar Timah, Medan, Sumatera Utara, Selasa (4/2/2015). Para pedagang pasar menolak revitalisasi Pasar Timah yang dilakukan Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar). 

TRIBUN MEDAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait revitalisasi pasar Timah dengan masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Timah, Sei Renggas, Kota Medan.

Adapun para anggota dewan yang hadir, antara lain Brilian Mochtar, Hanafiah Harapan, Ramses Simbolon dan Nezar A Djoeli.

Rapat ini dapat digelar di dalam ruang rapat Komisi A, lantai satu, Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (14/2/2019).

Brilian Mochtar mengatakan, bahwa tanah tersebut diminta untuk direvitalisasi tetapi pendirian bangunan baru dinilai ilegal. 

Dia juga menyinggung masalah Izin Membangun Bangunan (IMB) tersebut tidak seusai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

"Izin pembangunannya tidak ada AMDAL. Sampai saat ini AMDAL ini kemana ? Apa dasarnya apa SK itu bisa pula Wali Kota melebarkan atau mengecilkan jalan. Kita ingin jelaskan peraturan di sini," ucap Brilian Mochtar.

Dirinya juga menyampaikan, sebelumnya pemerintah Kota sudah melakukan pelebaran terhadap jalan, tetapi proses tersebut tidak berdasarkan pengecekan lapangan. 

Pasalnya, saat Brilian meninjau langsung ke Jalan Timah tersebut, masalah pengukuran tidak seusai dengan fakta.

"4 meter pembangunan kenapa bisa 6,5 meter untuk bangunan tersebut, Wali Kota tidak mengecek ke lapangan. Kenapa Wali Kota buat 10 meter, kita sudah mengukur ini, saya minta ini dibatalkan dan dikembalikan lagi seperti semula," katanya.

Anggota Komisi A lainya, Ramses Simbolon mengatakan, bahwa masyarakat berhak mendapatkan hak-haknya karena warga bertempat tinggal disitu. 

Kemudian, Ramses juga mengatakan sebelumnya pemerintah sudah membangun tempat baru untuk peadagang pasar timah, tetapi bangunan tersebut melanggar peraturan.

"Pembangunan sebagian di atas jalan pasar Timah, potong saja itu dan kembalikan fungsinya. Atas dasar apa pertanyaan jalan di ahli fungsikan," katanya.

Perwakilan warga Jalan Timah, selaku kuasa hukum pedagang, Surya Adinata mengapresiasi langkah DPRD Sumut dalam membela rakyat. Selama ini, Surya Adinata menyampaikan, dengan pertemuan ini ke depannya masyarakat bisa berjualan kembali di Pasar Timah.

"Kita menemui harapan, sebagai warga negara. kejanggalan-kejanggalan revitalisasi pasar Timah ini, semoga masyarakat bisa berjualan dengan baik, bisa mendapat hak-haknya. kita berterimakasih karena dewan Sumut berpihak kepada masyarakat," ucapnya

(Cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved