Protes Reklamasi, Nelayan Pekan Labuhan Minta RDP Hadirkan Distankan dan Pelindo 1

Nelayan pinggir Pekan Labuhan meminta pihak-pihak terkait agar segera menyelesaikan persoalan dampak dari reklamasi

Protes Reklamasi, Nelayan Pekan Labuhan Minta RDP Hadirkan Distankan dan Pelindo 1
TRIBUN MEDAN/LISKA RAHAYU
Puluhan nelayan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan memenuhi Kantor Lurah Pekan Labuhan untuk verifikasi nelayan yang terkena dampak reklamasi pelabuhan Belawan, Kamis (31/1/2019). Para nelayan tersebut meminta kejelasan sikap dan angka ganti rugi dari pihak PT Pelindo I atas dampak reklamasi yang dirasakan para nelayan. 

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN – Nelayan pinggir Pekan Labuhan meminta pihak-pihak terkait agar segera menyelesaikan persoalan dampak dari reklamasi yang mereka rasakan. 

Mereka meminta agar Komisi B DPRD Medan membuat Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dan mempertemukan pihak-pihak yang turut bertanggungjawab dalam persoalan ini.

“Tolonglah Komisi B buat rapat lanjutan. Waktu itu kan rapat tidak datang orang PT Pelindo 1, datangkan juga Dinas Perikanan yang kemarin tidak datang waktu verifikasi kemarin,” kata Jalaluddin, Minggu (17/2/2019).

Jalaluddin mengatakan, pihaknya meminta agar masalah ini dan persoalan kerugian akibat dampak reklamasi segera diselesaikan sebelum terjadi pertumpahan darah antara sesama nelayan

Dikatakannya, sebelumnya pihak Komisi B akan membuat RDP lanjutan di bulan Februari, namun sampai saat ini belum ada undangan kepada para nelayan.

Ia mengatakan, sembari menunggu undangan RDP dari Komisi B, para nelayan tetap melaut. Namun dengan tambahan biaya operasi yang memberatkan tersebut.

“Orang itu (PT Pelindo 1) bilang kami tidak tertampak, orang itu enggak tahu. Kan kami yang merasakan. Makanya kami mau ada rapat lanjutan. Diundanglah Dinas Perikanan itu, Badan Lingkungan Hidup, Pelindo 1, tim ahli biar dikaji apakah kami ini terdampak atau tidak. Kalau berdampak, apanya yang berdampak. Kalau tidak percaya, uji ke lapanganlah. Biar sama-sama kita lihat,” katanya.

Terkait verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Medan beberapa waktu lalu, Jalaluddin mengatakan belum ada tindak lanjutnya. Ia meminta Distankan fokus pada acuan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Distankan. Sehingga tidak sembarang oang mengaku nelayan.

“Masing-masing pihak tak mau mengikuti acuan yang diberikan dinas perikanan. Kami minta acuan yang diberikan dinas perikanan itu dijalankan oleh dinas perikanan sendiri supaya tidak ada keributan. Dengan adanya legalitas, jadi tidak ada tukang becak, tukang ojek mengaku jadi nelayan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ikhsar Marbun mengakui verifikasi nelayan belum selesai dilaksanakan. Sampai saat ini, lebih kurang 2600 nelayan di tiga kecamatan telah diverifikasi. Ia mengatakan, hanya nelayan 5 Gross Tonnage (GT) saja yang mendapatkan bantuan. Kendati demikian, ia mengatakan hal tersebut bukanlah ganti rugi, melainkan tali asih.

Halaman
12
Penulis: Liska Rahayu
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved