Terdakwa Kasus Korupsi Alat Peraga SD Disdik Binjai yang Ditahan Bertambah

Bagus Bangun sudah ditahan. Kejaksaan Negeri Binjai melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri Tipikor Medan.

Terdakwa Kasus Korupsi Alat Peraga SD Disdik Binjai yang Ditahan Bertambah
TRIBUN MEDAN/HO
Bagus Bangun menjalani persidangan di PN Tipikor Medan.

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Terdakwa kasus korupsi pengadaan alat peraga Sekolah Dasar se-Kota Binjai, Bagus Bangun (59) resmi telah dilakukan penahanan.

Kejari Binjai melakukan penahanan terhadap pensiunan Aparatur Sipil Negara yang pernah menjabat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Binjai tahun 2011.

Bagus Bangun terlibat korupsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek bermasalah ini. Warga Jalan Jamin Ginting Nomor 471, Binjai ini ditahan berdasarkan ketetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Aswardi Idris sesuai ‎berkas perkara nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn.

"Bagus Bangun sudah ditahan. Kejaksaan Negeri Binjai melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri Tipikor Medan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa Bagus Bangun," jelas Kajari Binjai, Victor Antonius Saragih Sidabutar, Selasa (19/2/2019).

Bagus Bangun diselkan di Rumah Tahanan Negara Tanjunggusta Medan selama 30 hari kedepan. Bagus Bangun ditahan sejak 18 Februari 2019, berakhir pada 19 Maret 2019 mendatang. Sebelumnya, sejak berkas perkara dilimpahkan penuntut umum ke PN Tipikor Medan pada 25 Januari 2019, terdakwa Bagus Bangun tidak dilakukan penahanan.

Belakangan, majelis hakim menimbang bahwa, terdakwa dilakukan penahanan. Menimbang bahwa guna kepentingan pemeriksaan di persidangan, dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap terdakwa Bagus Bangun dan mengingat Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP UU No 8/1981.

JPU mendakwa Bagus Bangun dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20/2001 tent‎ang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dakwaan subsi‎dair untuk Bagus, Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sebelumnya, Kejari Binjai melimpahkan dua tersangka msing-masing Bagus Bangun dan Dodi Asmara ke PN Tipikor Medan. Dalam korupsi ini, 11 orang ditetapkan tersangka oleh penyidik dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama ada tiga tersangka yang menyandang status tersangka. Ismail Ginting selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang pernah menjabat Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan merangkap jabatan Sekretaris Disdik. Kemudian Bagus Bangun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan rekanan pelaksana pengadaan barang Direktur CV Aida Cahaya Lestari, Dodi Asmara.

Tahap kedua ditetapkan delapan tersangka, yakni, Ketua Panitia Pengadaan Lelang Joni Maruli, Sekretaris Arapenta Bangun dan Anggota Hendra Sihotang. Dari Panitia Penerima Hasil Lelang yakni Olivia Agustina, Erinal Nasution dan Rosmiani merupakan Aparatur Sipil Negara di Disdik, Rahmat Soleh ASN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Ahmad Rizal ASN Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Binjai.

Pengadaan alat peraga ini dilakukan Disdik Kota Binjai yang bersumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus dengan pagu sebesar Rp 1,2 miliar. Modus korupsi yang dilakukan tersangka dengan cara menggelembungkan harga atau mark-up hingga pengadaan bersifat fiktif.‎

(dyk/tribun-medan.com)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved