Warga yang Tinggal di Bendungan Lau Simeme Protes Tanah Mereka Masuk Kawasan Hutan Produksi

Mereka masih tidak rela rumah dan lahan yang mereka kuasai secara turun menurun dianggap sebagai kawasan hutan produksi.

Warga yang Tinggal di Bendungan Lau Simeme Protes Tanah Mereka Masuk Kawasan Hutan Produksi
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Warga yang dekat proyek bendungan Lau Simeme ketika mendatangi kantor DPRD Deliserdang beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com,LUBUKPAKAM - Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Deliserdang belum juga berhasil melobi Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan masalah ganti untung lahan yang dituntut oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran proyek nasional pembangunan bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru-Biru.

Pada saat ini warga dari Desa Mardinding Julu, Desa Penen, Desa Sarilaba Jahe, Desa Rumah Gerat dan Desa Kuala Dekah yang lahan dan rumahnya terkena dampak pembangunan bendungan masih terus menuntut dan menanti kepastian bagaimana tanggungjawab Pemerintah Pusat.

Mereka masih tidak rela rumah dan lahan yang mereka kuasai secara turun menurun dianggap sebagai kawasan hutan produksi.

Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Deliserdang, Binsar Sitanggang mengakui hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari Pemerintah Pusat untuk menindaklanjuti tuntutan warga. Ia membantah kalau disebut Pemkab hanya berdiam diri di tengah kondisi proyek yang terus dikerjakan. Disebut kalau beberapa hari lalu dirinyapun telah mendatangi Kementerian Kehutanan untuk membicarakan masalah ini.

"Jadi hasil pertemuan kita sama Kementerian Kehutanan intinya disuruh lagi kita untuk mendatangi BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) yang ada di Medan. Katanya itulah perpanjangan mereka di Sumut dan nanti BPKH ini lah nanti yang akan menindaklanjuti. Jadi masih berpeluang masyarakat, (dapat ganti untung),"ujar Binsar Sitanggang Selasa, (19/2/2019).

Dirinya mengakui kalau urusannya tidak hanya sampai di situ saja, sebab mereka juga diarahkan untuk mendatangi Kantor Gubernur dan menjumpai Ketua Tim Percepatan Proyek Strategis Nasional yang ditanggungjawabi oleh Staf Ahli Gubernur.

Untuk menindaklanjuti keluhan warga itu akan dilakukan nantinya pertemuan kembali. Karena dianggap yang terbaik Pemkab pun bersedia mengikuti apa yang diarahkan.

"Nanti yang ngundang untuk pertemuan rapat itu ketua tim, semua nanti diundang lagi. Apapun ceritanya ya harus ada peluang sama masyarakat (untuk dapatkan ganti untung). Pemerintah Pusat pun tidak mau ada masalah untuk proyek strategis ini karena levelnya juga ini sama seperti jalan tol. Di daerah lain di Indonesia, ada juga informasi yang kita dapat (kalau warga yang tinggal di lokasi kawasan hutan produksi) statusnya jadi area penggunaan lain supaya dapat ganti,"kata Binsar.

Karena merasa senasib, warga dari 5 desa ini kini telah membentuk persatuan yang mereka beri nama Persatuan Arih Ersada. Ketua Persatuan Arih Ersada, Sembol Ginting sebelumnya mengungkapkan bahwa lahan yang mereka tempati sudah turun temurun dikuasai oleh 7 turunan. Mengetahui bahwa lahan dan rumah yang mereka punya ditetapkan dan berstatus kawasan hutan produksi disebut sangat menyayat hati mereka. Dirinya pun berharap agar Pemerintah dapat merenungkan apa yang mereka alami.

"Sekarang gini saya mau bilang ini sebenarnya kampung yang dihutankan atau hutan yang dikampungkan. Kami tetap pada argumen kami sebelumnya (lahan masyarakat). Sudah 7 keturunan kami tinggal di situ, jadi sulit kami terima apa-apa yang diucapkan (disebut hutan produksi). Kami harap itu tidak jadi hutan. Tolong direnungkan agar kami bisa diperlakukan lebih manusiawi lagi. Hati kami itu tersayat sekarang ini,"ucap Sembol yang kini sudah berusia 73 tahun.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved