Pemko Medan dan Kejari Medan Tandatangani MoU

Pemko Medan dan Kejari Medan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan/Penyelesaian Kasus Hukum

Pemko Medan dan Kejari Medan Tandatangani MoU
TRIBUN MEDAN/HO
Pemko Medan dan Kejari Medan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan/Penyelesaian Kasus Hukum Terkait Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara wilayah Pemko Medan di D’Heritage Grand Aston City Hall Medan, Selasa (19/2/2019) pagi. 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pemko Medan dan Kejari Medan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan/Penyelesaian Kasus Hukum Terkait Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara wilayah Pemko Medan di D’Heritage Grand Aston City Hall Medan, Selasa (19/2/2019) pagi. Tujuan MoU ini dilakukan dilakukan guna mengawal kinerja seluruh aparatur pemerintahan di lingkungan Pemko Medan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dilakukan langsung Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH dan Kajari Medan Dwiharto SH MH. Penandatangan MoU yang dilakukan ini merupakan bentuk pendampingan Kejari Medan kepada Pemko Medan dalam menghadapi persoalan hukum baik di dalam maupun luar pengadilan.

Pemko Medan dan Kejari Medan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan/Penyelesaian Kasus Hukum Terkait Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara wilayah Pemko Medan di D’Heritage Grand Aston City Hall Medan, Selasa (19/2/2019) pagi.
Pemko Medan dan Kejari Medan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan/Penyelesaian Kasus Hukum Terkait Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara wilayah Pemko Medan di D’Heritage Grand Aston City Hall Medan, Selasa (19/2/2019) pagi. (TRIBUN MEDAN/HO)

Usai penandatanganan MoU, Wali Kota mengatakan sangat mengapresiasi pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) oleh Kejari Medan selama ini. Sebab, Kejari Medan telah membantu Pemko Medan dalam mengawal pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengadaan barang/jasa di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan.

‘’Saya berharap penandatangan MoU ini dapat mewujudkan visi Pemko Medan dalam meningkatkan tata kelola permerintahan yang profesional, amanah, bersih dan berwibawa secara akuntabel dan transparan guna mendorong percepatan pembangunan,’’ kata Wali Kota.

Selain itu Wali Kota berharap, penandatanganan MoU dapat menjadikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan lebih disiplin dan tertib. "Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemko Medan agar menjadikan ini sebagai momentum untuk menjalankan tugas yang lebih tertib dan bersih,’’ harapnya.

Pemko Medan dan Kejari Medan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan/Penyelesaian Kasus Hukum Terkait Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara wilayah Pemko Medan di D’Heritage Grand Aston City Hall Medan, Selasa (19/2/2019) pagi.
Pemko Medan dan Kejari Medan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan/Penyelesaian Kasus Hukum Terkait Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara wilayah Pemko Medan di D’Heritage Grand Aston City Hall Medan, Selasa (19/2/2019) pagi. (TRIBUN MEDAN/HO)

Dengan penandatanganan MoU yang dilakukan, Wali Kota berharap agar tidak ada lagi pejabat di lingkungan Pemko Medan yang tersandung masalah hukum dikarenakan ketidaktahuan, kekurang pahaman maupun salah dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan.

Penandatanganan MoU diawali dengan pemberian apresiasi dan penghargaan dari Wali Kota Medan kepada Kajari Medan dalam rangka pengawalan dan pendampingan yang telah dilakukan tim TP4D Kajari Medan selama ini, terhadap proyek strategis daerah yang dilaksanakan sehingga tepat aturan, tepat mutu, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

Selain penandatanganan MoU, Pemko Medan juga menyerahkan secara simbolis hibah bangunan kepada Kejari Medan berupa Sekolah Adhyaksa yang terletak di Jalan H M Said Medan.

Sementara itu Kajari Medan Dwiharto SH MH menyambut baik atas MoU yang dilakukan antara Kajari Medan dengan Pemko Medan. ‘’Kami selaku pendamping dan pengawal penyelenggara pemerintahan, bertugas memberikan bantuan hukum kepada Pemko Medan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah perdata dan tata usaha negara.

Semoga melalui MoU ini seluruh kinerja aparatur di lingkungan Pemko Medan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian seluruh penyelenggara pemerintahan terhindar dari jeratan hukum,’’ ungkap Dwiharto.

Selanjutnya Dwiharto juga menyampaikan ucapan terima kasihnya  kepada Pemko Medan atas hibah bangunan Sekolah Adhyaksa yang diberikan kepada Kajari Medan. ‘’Terima kasih atas hibah yang diberikan kepada kami. Ini akan kami jaga dan kami kelola dengan sebaik-baiknya,’’ ungkapnya. (KU)

Editor: Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved