Ketua Bawaslu Siantar Ungkap Banyak Caleg Tak Paham Aturan

Setiap partai politik sebagai peserta pemilu mendapat sebanyak 10 baliho dan 16 spanduk per partai politik.

Ketua Bawaslu Siantar Ungkap Banyak Caleg Tak Paham Aturan
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pematangsiantar Sepriandison Saragih saat diwawancarai di Kantor KPU Kota Siantar, waktu lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pematangsiantar Sepriandison Saragih mengaku banyak calon legislatif tidak memahami aturan.

Hal ini diungkapkan saat roadshow atau kunjungan kerja Bawaslu Pematangsiantar untuk melakukan sosialisasi aturan penggunaan alat peraga kampanye (APK), bahan kampanye dan aturan lainnya di sekretariat Partai Demokrat di Jalan Ahmad Yani.

Sepriandison Saragih dengan gamblang menjelaskan sejumlah aturan yang bersifat teknis terutama tentang penggunaan APK dan bahan kampanye selama masa kampanye yang saat ini berlangsung.

Ia menyebutkan pemasangan APK merupakan kewenangan partai politik sebagai peserta pemilu. Pembuatan APK dibiayai oleh negara melalui APBN, yang difasilitasi oleh KPU dalam pembuatannnya.

Setiap partai politik sebagai peserta pemilu mendapat sebanyak 10 baliho dan 16 spanduk per partai politik. Ada juga APK tambahan yakni 5 baliho dan 10 spanduk, per kelurahan per partai politik.

Ditegaskan, seluruh APK tersebut sebetulnya sudah harus dipasang semua partai politik yakni 16 partai politik. Namun sesuai laporan dan tinjauan Bawaslu Pematangsiantar, APK-APK dimaksud belum dipasang.

“Masih ada beberapa parpol yang belum memasang APK. Bawaslu tak temukan baliho, spanduk atau umbul-umbul yang diproduksi oleh negara. Justru yang dipasang adalah yang diproduksi oleh caleg,” ungkap Sepriandison, Jumat (22/2/2019).

Disebutkan, tindakan Bawaslu yang menurunkan sejumlah APK produksi calon anggota DPRD merupakan bentuk penertiban. Terungkap partai politik juga belum melapor ke KPU tentang pemasangan APK-APK para pelaksana kampanye dimaksud.

“Makanya Bawaslu melakukan penertiban. Parpol tidak disalahkan, tapi regulasi yang kurang disosialisasikan,”ujarnya.

Kata Sepriandison terungkap alasan APK yang diberikan negara tak dipasang, karena faktor biaya pasang. Padahal peserta atau partai politik diwajibkan membuat rekening kampanye. Artinya, semua kegiatan kampanye harus tetap sepengetahuan parpol.

Halaman
12
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved