BNN Minta Dana Desa Diperlukan juga untuk Rehabilitasi Pecandu Narkoba

AKBP Safwan Khayat menegaskan kalau sebenarnya Anggaran Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk mendukung program P4GN ini.

BNN Minta Dana Desa Diperlukan juga untuk Rehabilitasi Pecandu Narkoba
TRIBUN MEDAN/HO
Kepala BNN Deliserdang, AKBP Safwan Khayat ketika berkoordinasi dengan Wakil Bupati Deliserdang, beberapa waktu lalu.

TRIBUN-MEDAN.com- Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Deliserdang berkordinasi dengan Pemkab setempat terkait program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Senin (25/2/2019).

Dianggap kalau selama ini Pemkab Deliserdang belum maksimal mendukung program P4GN ini.

Dalam pertemuan yang digelar di ruang aula Cendana Kantor Bupati itu, Kepala BNN Deliserdang, AKBP Safwan Khayat menegaskan kalau sebenarnya Anggaran Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk mendukung program P4GN ini.

Persoalan mengenai payung hukum sempat dipertanyakan oleh Pemkab saat itu. Namun dihadapan para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Safwan menegaskan agar Pemkab tidak perlu khawatir dengan masalah payung hukum ini. Disebutnya kalau sebenarnya BNN Pusat dan Kementerian Desa telah membuat kesepakatan dan menuangkannya dalam MoU terkait program P4GN ini.

"Jadi Pemkab memang belum tau soal MoU antara BNN Pusat dengan Kementerian Desa. Selain itu juga sudah ada Instruksi Presiden (Inpres) bahwa Kepala Daerah wajib mendukung program P4GN ini. Berdasarkan pengalaman kita banyak pecandu narkoba yang tidak memiliki uang untuk direhab. Makanya itulah harapan kita Anggaran Dana Desa bisa dipakai untuk dilakukan rehabilitasi ini,"kata Safwan Khayat.

Safwan bercerita saat itu bagaimana pengalaman yang mereka alami selama ini. Ketika melakukan rajia ataupun penangkapan terhadap pecandu narkoba yang dihadapi adalah persoalan pelaksanaan rehabilitasi. Rata-rata katanya orang yang tertangkap adalah orang yang tidak punya uang karena memang berada dari kalangan bawah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dengan dianggarkannya biaya rehabilitasi untuk pecandu dari Anggaran Dana Desa katanya apa yang mereka keluhkan tidak lagi terjadi.

Sepengetahuannya juga bahwa Presiden Joko Widodo juga mengharapkan agar anggaran untuk desa itu tidak sepenuhnya untuk penanganan infrastruktur saja melainkan juga untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

"Jadi kita dan Pemkab sudah sepakat bahwa hal ini kedepannya akan dianggarkan. Ya kita juga minta agar pemeriksaan urine terhadap para pegawai di lingkungan Pemkab Deliserdang ini dapat terus dilanjutkan tahun 2019 ini," katanya.

Dari catatan Tribun, dukungan Pemkab untuk program P4GN selama ini baru sebatas pemeriksaaan urine terhadap para pegawai. Itupun tidak semua OPD yang menjalankan pemeriksaan urine terhadap pegawainya. Dari pelaksanaan itu, Pemkab memberikan dua jenis sanksi bagi yang positif. Bagi yang berstatus honorer selanjutnya dilakukan pemecatan sementara untuk yang ASN diberi peringatan oleh Pimpinannya.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved