DPRD Rekomendasikan Hasil Penjaringan Perangkat Desa di Dairi Dibatalkan, Ini Alasannya

panitia penjaringan masih berpedoman pada Perda Dairi No 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

DPRD Rekomendasikan Hasil Penjaringan Perangkat Desa di Dairi Dibatalkan, Ini Alasannya
TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Dairi menemui anggota DPRD Dairi di gedung dewan Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Senin (25/2/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dairi, Benpa Hisar Nababan menilai proses penjaringan perangkat kepala desa di Kecamatan Sumbul dan kecamatan lainnya dalam beberapa waktu lalu tidak sah secara hukum.

Hal itu terungkap setelah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Dairi beraudiensi dengan Komisi A DPRD Dairi, Senin (25/2/2019).

Menurut Benpa, panitia penjaringan masih berpedoman pada Perda Dairi No 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

"Setelah ada Permendagri baru pasca-gugatan MK, maka aturan baru itu lah yang dipakai, sehingga perekrutan dalam dua bulan terakhir itu dibatalkan lah," kata Benpa, Senin

Benpa menyebutkan, pasca-keluarnya Permendagri No 67 tahun 2017 memperbaharui Permendagri No 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka seharusnya Pemkab Dairi merevisi Perda No 2 tahun 2016.

"Untuk itu kami akan mengundang camat yang bermasalah dalam perekrutan calon perangkat desa ke dalam RDP," sebutnya.

Terlebih dalam proses penjaringan yang dilakukan di Kecamatan Tigalingga dan Kecamatan Gunung Sitember, DPRD Dairi memeroleh informasi bahwa mewajibkan peserta untuk membayar sejumlah uang agar terpilih sebagai perangkat desa.

Teranyar, tindakan yang sama juga terjadi dalam proses penjaringan perangkat desa di Kecamatan Sumbul yang berlangsung pertengahan Februari 2019 lalu.

"Ini kan sudah merusak nawacita. Bisa-bisa keinginan presiden agar pembangunan dimulai dari desa, tak tercapai," ujarnya.

Sementara Ketua PPDI Dairi, Togi M Sianipar menyebutkan pihaknya telah berulang kali menyampaikan kepada Pemkab Dairi agar merevisi Perda No 2 tahun 2016. Agar proses penjaringan mengacu pada Permendagri No 63 tahun 2017.

Namun, sampai saat ini Togi mengaku belum mendapat respon dari Pemkab Dairi.

"Seyogianya Perda No 2 tahun 2016 itu telah gugur. Jadi segala bentuk proses perekrutan yang berpedoman terhadap Perda itu harus dibatalkan. Kami pun sudah berulang kali menyampaikan ini ke Pemkab tapi belum ada tindak lanjut," jelas Togi.

Sehingga untuk mempercepat langkah tersebut, PPDI Dairi pun berencana melakukan gugatan class action ke pengadilan.

"Mudah-mudahan nanti gugatan class action kami dikabulkan," ucapnya.

(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved