Yayasan Diakonia Kasih Pelangi dan Warga Sopokomil Adukan Perusakan Lingkungan

Masyarakat ingin dilibatkan dalam hal pengawasan, agar kegiatan PT DPM tidak sampai merusak lingkungan.

Yayasan Diakonia Kasih Pelangi dan Warga Sopokomil Adukan Perusakan Lingkungan
TRIBUN MEDAN/DOHU LASE
Wakil Ketua DPRD Dairi Benpa Hisar Nababan (jas hitam sedang mengangkat tangan) memberi tanggapan atas keresahan masyarakat Sopokomil, Silima Pungga-pungga, Dairi, terkait keberadaan PT DPM, Senin (25/2/2019) di Kantor DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Dairi. 

TRIBUN-MEDAN.COM, SIDIKALANG - Yayasan Diakonia Kasih Pelangi (YDKP) Dairi bersama 20 lebih warga Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi, beramai-ramai menyambangi Kantor DPRD Dairi, Senin (25/2/2019).

Mereka hendak menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai kerusakan alam pasca-banjir bandang yang terjadi di desa mereka pada tanggal 18 Desember 2018 lalu.

Kedatangan para warga yang didominasi ibu-ibu ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD Dairi Benpa Hisar Nababan dan Ketua Komisi A Subhan Manik.

Dalam kesempatan itu, Direktur YDKP Sarah Naibaho mengungkapkan perihal keresahan mereka terkait keberadaan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Desa Sopokomil.

Pada intinya, mereka ingin PT DPM terbuka perihal masalah perizinan. Sebab ketika perusahaan beroperasi, maka membutuhkan sumber energi.

"Katanya izin eksploitasi sudah dikeluarkan Kementerian ESDM, tetapi ketika kita tanya, tidak kunjung ditunjukkan sampai sekarang. Kan PT DPM ini akan beroperasi di lokasi riskan bencana," kata Sarah.

Apabila perusahaan itu beroperasi, sambung Sarah, masyarakat ingin dilibatkan dalam hal pengawasan, agar kegiatan PT DPM tidak sampai merusak lingkungan.

"Peristiwa banjir bandang lalu harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kalangan untuk sama-sama saling menjaga lingkungan. Informasinya PT DPM akan beroperasi di lahan seluas 23,11 hektar, tetapi kami belum tahu lokasi tepatnya. Jadi, bagaimana masyarakat bisa lakukan pengawasan bila hal itu tidak disampaikan ke kita," ujar Sarah.

Begitu juga dengan pemakaian sumber daya air dan listrik yang digunakan PT DPM, sampai saat ini, kata Sarah, belum jelas sama sekali.

"Kami ingin bertanya dari mana listrik dan air perusahaan tersebut. Kami harap DPRD dan masyarakat sama-sama mengawasi. Peta perusahaaan jangan hanya jadi konsumsi segelintir orang," ujar Sarah mengakhiri.

Halaman
12
Penulis: Dohu Lase
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved