Pemko Siantar Segera Umumkan 51 Nama Peserta Yang Lulus Seleksi PPPK

Diketahui, sebanyak 77 peserta mengikuti ujian seleksi PPPK tahap satu.

Pemko Siantar Segera Umumkan 51 Nama Peserta Yang Lulus Seleksi PPPK
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Siantar Farhan, Jumat (1/3/2019).

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pemerintah Kota Pematangsiantar menerima 51 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lulus Passing Grade.

Hal ini juga telah diumumkan Menteri Pandayungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, sebanyak 77 peserta mengikuti ujian seleksi PPPK tahap satu.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Siantar Farhan mengatakan telah menerima infromasi jumlah yang terima. Namun, ia mengatakan belum mendapatkan nama-nama yang lulus.

"Sejauh ini yang ada adalah surat Menpan mengumumkan berapa jumlah yang lolos memenuhi passing grade. Itu saja. Nanti yang dapat kita umum masih posisi seperti itu. Untuk nama-nama belum bisa kita umumkan,"ujarnya, Jumat (1/3/2019).

Farhan menjelaskan bagi peserta yang lulus dapat mengikuti tahapan melengkapi berkas untuk menerima SK perjanjian kerja. Ia mengatakan dari 51 yang lulus terdiri dari 33 kategori guru dan 18 penyuluh pertanian.

Saat disinggung tentang peserta yang tidak lulus Passing Grade, kata Farhan masih menunggu petunjuk dari pusat apakah masih diperpanjang SK Honorernya atau tidak.

"Namun petunjuk yang kami terima secara lisan, bagi yang tidak lulus maka status honorernya masih ada,"katanya.

Meskipun belum mendapat kesempatan diangkat menjadi PPPK, kata Farhan, mereka yang gagal masih bisa mengikuti seleksi pada tahap kedua kategori. Kategori umum bakalan dibuka pada Mei 2019. Farhan mengatakan masih menunggu nama-nama dari pusat untuk mempublikasikan ke portal online Pemko Siantar.

Farhan mengungkapkan bagi guru yang lulus PPPK akan mendapatkan gaji setara dengan PNS atau golongan 3A.

"Hanya saja, proses kerjanya tetap dalam penilaian sehingga bisa saja pemutusan korntrak,"ujarnya.

Penilaian yang dimaksud, kata Farhan termasuk didalamnya disiplin kerja, berkaitan dan kompetensi.

"Mereka akan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemko. Kontraknya paling singkat 1 tahun. Sesuai PP (Peraturan Pemerintah) tentang manajemen PPPK, pasti ada evaluasi. Mereka berkerja karena dibutuhkan. Ketika dievaluasi kemudian, bisa saja diputus kontrak jika tidak sesuai kemampuan kerja,"pungkasnya.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved