Bersama Kementrian ATR/BPN, Pemko Medan Luncurkan Aplikasi Patrol Taru

Pemerintah Kota Medan meluncurkan aplikasi Pantau dan Kontrol Penataan Ruang (Patrol Taru) Kota Medan.

Bersama Kementrian ATR/BPN, Pemko Medan Luncurkan Aplikasi Patrol Taru
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Grand Launching aplikasi informasi tata ruang kota Medan di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Selasa (5/3/2019) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Demi memberikan pengetahuan aturan tata ruang dan pelanggaran pemanfaatan ruang pada masyarakat, Pemerintah Kota Medan meluncurkan aplikasi Pantau dan Kontrol Penataan Ruang (Patrol Taru) Kota Medan

Patrol Taru nantinya menyajikan informasi tata ruang yang berasal dari Perda No. 2 Tahun 2015 tentang RDTR dan PZ Kota Medan 2015-2035 dan Perwal 28 Tahun 2016.

Grand Launching yang dihelat di Balroom Hotel Santika Dyandra, Selasa (5/3/2018) ini pun turut dihadiri jajaran Dinas dan seluruh Camat di jajaran Pemerintah Kota Medan.

Mengingat aktivitas kebutuhan manusia terus meningkat sementara ruang terbatas, sering sekali menurut Walikota Medan, hal tersebut menjadi sarat kepentingan. 

"Sehingga dengan peraturan perundang-undangan tentang tata ruang, kita berharap terwujud Indonesia yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan," ujar HT Dzulmi Eldin dalam sambutannya.

Eldin menuturkan selama empat tahun terakhir atau tepatnya saat memiliki Perda No 13 tahun 2011 tentang RT/RW Tahun 2011-2031, Pemko Medan tak lagi berada dalam tahap penyusunan rencana, melainkan sudah berpikir memanfaatkan ruang sesuai dengan yang direncanakan.

Namun, perlu banyak pertimbangan dalam konservasi lahan baik dari sosial, ekonomi, maupun politik dalam memanfaatkan tata ruang.

Eldin juga sempat menyinggung sejumlah pemahaman masyarakat mengenai tata ruang, yang padahal, daerah yang dikeluhkan masyarakat justru berada di luar Kota Medan.

"Kami sering mendapatkan pemahaman masyarakat, semacam mengatakan bahwa kami tidak mengontrol daerah tersebut, padahal kawasan tersebut bukan wilayah Pemko Medan. Jalannya yang ke Medan," ujar pria berkepala plontos tersebut.

Untuk itu, Eldin mengaku telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan kepala daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah administratif Pemko Medan dengan dukungan Kementrian ATR/BPN.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved