Komisi B Akan Tindak Tegas Sekolah yang Memaksa Siswa Ikuti Bimbel

Menindak tegas jika ada sekolah yang menekan atau memaksa siswa dan siswinya untuk mengikuti Bimbel untuk persiapan menghadapi UN

Komisi B Akan Tindak Tegas Sekolah yang Memaksa Siswa Ikuti Bimbel
TRIBUNNEWS
Ilustrasi Ujian Nasional. (TRIBUNNEWS) 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan akan menindak tegas jika ada sekolah yang menekan atau memaksa siswa dan siswinya untuk mengikuti bimbingan belajar (Bimbel) untuk persiapan menghadapi Ujian Nasional (UN) yang akan dimulai tanggal 22 Maret mendatang.

Anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri, kepada Tribun, mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan jika mendapatkan laporan adanya pemaksaan terhadap siswa tersebut.

“Saya pikir inikan sudah lama pola ini terjalin yang satu sisi sekolah menginginkan siswa dan siswinya lulus 100 persen. Dengan konsekuensi minimal UN nanti gambaran kecil atau kisi-kisinya sama dengan yang diberikan oleh bimbingan belajar tersebut,” ujarnya, Minggu (10/3/2019).

Ia menjelaskan, ada take and give yang diharapkan dari pihak sekolah maupun pihak bimbingan belajar. Hanya saja jika ada pemaksaaan dalam hal tersebut maka hal tersebut yang tidak boleh.

“Kalau ada pemaksaan ini yang tidak boleh. Tetapi jika dari siswa maupun pihak orang tua dengan ikhlas hati tidak ada paksaan maka tidak akan masalah,” jelasnya.

Ia menuturkan, jika ada penekanan atau ada pemaksaan hal tersebut yang menjadi masalah dan Komisi B perlu memanggil pihak-pihak terkait jika ditemukan adanya pemaksaan tersebut.

“Jika ada pemaksaan dan orang tuanya merasa keberatan maka boleh melaporkan ke Komisi B dan kita akan memanggil pihak sekolah dan pihak bimbingan belajar untuk bertanya lebih lanjut mengapa sampai ada pemaksaan,” tuturnya.

Ia mengatakan, tidak boleh ada unsur pemaksaan yang dilakukan pihak sekolah maupun bimbingan belajar. Jika masih ada pihak yang melakukan pemaksaan maka akan ditindak tegas yang salah satunya dengan memanggil.

“Saaya tekankan sekali lagi bahwa tidak boleh ada pemaksaan dari pihak sekolah untuk siswa mengikuti bimbingan belajar apalagi dengan bimbingan belajar yang bekerjasama dengan sekolah,” katanya.

(pra/tribun-medan.com)

Penulis: Ayu Prasandi
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved