Terdakwa Korupsi Bapemas Sumut, Edita Siburian Divonis 1 Tahun 4 Bulan

terdakwa terbukti ikut melakukan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur Pemerintah Desa 2015.

Terdakwa Korupsi Bapemas Sumut, Edita Siburian Divonis 1 Tahun 4 Bulan
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Mantan Kepala UPT Pelayanan Sosial Anak Balita Bapemas Sumut, Edita Siburian divonis hukuman 1 tahun dan 4 bulan penjara di Cakra 3, Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/3/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Kepala UPT Pelayanan Sosial Anak Balita Bapemas Sumut, Edita Siburian divonis hukuman 1 tahun dan 4 bulan penjara di Cakra 3, Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/3/2019).

Majelis yang diketuai Hakim Sri Wahyuni menilai, terdakwa terbukti ikut melakukan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur Pemerintah Desa 2015 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 4,5 miliar dari total pagu anggaran sekitar 41 miliar.

"Mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan Edita Siburian selama 1 tahun dan 4 bulan penjara," ungkap Sri Wahyuni.

Hakim juga menjelaskan bahwa hal yang meringkankan terdakwa adalah mau berkata jujur dan bersikap baik selama persidangan.

"Hal yang meringankan, terdakwa berani jujur selama dalam persidangan dan belum pernah menjalani hukuman," tambahnya.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agustini menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Selama persidangan, Edita yang mengenakan kemeja batik merah putih dengan lengan 3/4 ini tampak tenang selama sidang jatuhan hukuman berlangsung.

Seusai putusan, bahkan Edita tak sempat diwawancarai dan langsung dibawa oleh jaksa ke ruang tahanan sementara Pengadilan Negeri Medan. Atas putusan itu, majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari kepada terdakwa untuk memberikan tanggapan.

Pengacara Terdakwa Edita Siburian, Adi Mansar, mengungkapkan bahwa jabatan sebagai kepala UPT yang membuat kliennya ikut terjerat. Padahal kliennya hanyalah seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Kenapa dia tetap dinyatakan bersalah, karena hakim menganggap, kontrak itu dialah yang menanda tangani. Kalau kerugian negara, tidak ada dia nikmati, dia juga tidak memperkaya orang lain. Makanya dia juga tidak ditahan," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved