BPPRD Sumut Gandeng Disdukcapil Data Kendaraan Bermotor Menggunakan NIK, Begini Programnya

Program ini masih menunggu penandatangan dengan Disdukcapil Sumut. Akan tetapi, sosialisasi sudah dilakukan BPPRD.

BPPRD Sumut Gandeng Disdukcapil Data Kendaraan Bermotor Menggunakan NIK, Begini Programnya
Sejumlah masyarakat mendatangi kantor Samsat Medan Utara, Japan Putri Hijau Medan, Senin (9/4/2018) lalu, untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan dan pengurusan bea balik nama kendaraan bermotor. 

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) mengandeng Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumatera Utara, mendata seluruh kendaraan bermotor dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Nantinya, setiap kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat dapat dengan jelas terdata, dalam NIK tersebut. Artinya, setiap warga membayarkan pajak bisa langsung ketahuan memiliki kendaraan lebih dari satu, selama ini perihal ini selalu lolos dari pembayaran. Program ini masih dalam rencana, pada akhir Maret ini diharapkan selesai kerja sama antara BPPRD dengan Disdukcapil Sumut.

Kepala BPPRD Provinsi Sumatera Utara, Sarmadan Hasibuan mengatakan, progam ini masih menunggu penandatangan dengan Disdukcapil Sumut. Akan tetapi, sosialisasi sudah dilakukan BPPRD kepada Unit Pelayanan Pajak Retribusi Daerah (UPPRD) seluruh Kabupaten/Kota di Sumut.

"Masih perispaan penandatangan dengan Dukcapil ini, tetapi harus dilaksanakan selesai akhir bulan ini lah," kata Sarmadan, melalui via telepon, Kamis (14/3/2019).

Sarmadan juga berharap program ini akan selesai pada akhir bulan Maret ini. Ke depannya, setiap kendaraan yang dimiliki masyarakat dapat terdata dengan jelas, berapa unit dimiliki. Selama ini pihak pendataan pajak kendaraan bermotor tidak bisa secara jelas, menerangkan setiap warga memiliki kendaraan satu atau dua unit. Kata Sarmadan, setiap kendaraan bermotor terdata di dalam NIK.

"Membayarkan pajaknya setiap wajib pajak, harus terdata kendaraannya di dalam NIK itu. Jadi ketika membayarkan pajak, pihak Samsat tidak lagi mencari berapa banyak kendaraan yang dimiliki untuk satu orangnya," ucapnya.

Dengan terdatanya kendaraan yang dimiliki masyarakat di dalam NIK, maka akan lebih mudah untuk mendata, apakah sudah membayarkan pajak atau belum.

"Jika seorang memiliki kendaraan lebih dari dua akan langsung terlihat itu, apakah pajaknya dua kendaraan itu sudah dibayarkan atau belum," kata dia.

Dengan gagasan program ini, tentunya akan sangat menguntungkan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sumut dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

"Program ini tentunya sangat menguntungkan pemerintah Sumut dalam meningkatkan pad lah. Selama ini masyarakat memiliki kendaraan lebih dari satu tetapi tidak terdata dengan jelas, makanya program ini ditingkatkan dan segera mungkin dapat direalisasikan," ucapnya.

Halaman
1234
Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved