Cacat Hukum dan Sarat KKN, DPRD Dairi Minta Rekrutmen Perangkat Desa Dihentikan

Maka itu, setelah RDP ini kita usulkan kepada eksekutif agar menunda seluruh perekrutan perangkat desa.

Cacat Hukum dan Sarat KKN, DPRD Dairi Minta Rekrutmen Perangkat Desa Dihentikan
TRIBUN MEDAN/DOHU LASE
Suasana RDP pembahasan solusi atas kisruh rekrutmen perangkat desa tahun 2019 Kabupaten Dairi, di ruang rapat Komisi C Kantor DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja Nomor 170, Sidikalang, Jumat (15/3/2019). 

TRIBUN-MEDAN.COM, DAIRI - DPRD Dairi meminta eksekutif untuk menghentikan pelaksanaan rekrutmen perangkat desa se-Kabupaten Dairi sementara sampai Perda Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa direvisi sesuai Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Pembahasan terkait revisi itu akan dilangsungkan segera usai perhelatan Pemilu 2019 tanggal 17 April mendatang. Namun, untuk jadwalnya, DPRD tak bisa memastikan, sebab bergantung pada kesiapan eksekutif.

Sementara, terhadap formasi perangkat desa hasil rekrutmen, Komisi A berjanji akan menyelidiki keabsahannya.

Demikian diucapkan Ketua Komisi A DPRD Dairi, Subhan Manik saat ditanya hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pansel Perangkat Desa dan puluhan warga desa di ruang rapat Komisi C kantor DPRD Dairi, Jumat (15/3/2019).

RDP tersebut terkait pengambilan solusi atas kisruh seleksi perangkat desa yang berlangsung sejak dua bulan terakhir ini.

"Apabila saat dikaji ulang ditemukan kejanggalan, seperti kedapatan tidak berdomisili di desa setempat, terlibat partai politik, lolos karena menyuap, dan unsur KKN lainnya, maka selanjutnya silakan warga desa yang keberatan menempuh jalur hukum," ujar Subhan didampingi dua anggota Komisi A lainnya, Robin Lingga dan Halvensius Tondang.

Dikatakan Subhan, pihaknya tak bisa membatalkan formasi perangkat desa yang telah lolos seleksi, karena rekrutmen yang dilakukan pansel dipayungi oleh perda.

"Kami dari DPRD tidak bisa mengintervensi keputusan pansel, yang mana dilindungi oleh perda. Maka itu, setelah RDP ini kita usulkan kepada eksekutif agar menunda seluruh perekrutan perangkat desa se-Kabupaten Dairi sampai Perda Nomor 2 Tahun 2016 direvisi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi," ungkap Subhan mengakhiri.

Sebagai informasi, seleksi perangkat desa tahun 2019 di Kabupaten Dairi bermasalah. Pasalnya, rekrutmen/seleksi tersebut masih berpedoman pada Perda Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Padahal, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sudah terbit.

Halaman
12
Penulis: Dohu Lase
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved