Diundang DPRD Deliserdang, Penyandang Disabilitas Kritisi Berbagai Hal

Mulai dari persoalan kurangnya perhatian Pemkab hingga masalah desain gedung DPRD yang kurang bersahabat bagi mereka menjadi topik pembahasan.

Diundang DPRD Deliserdang, Penyandang Disabilitas Kritisi Berbagai Hal
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Penyandang disabilitas hadir di kantor DPRD Deliserdang, Kamis (21/3/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Berbagai harapan dan kritikan diucapkan oleh penyandang disabilitas ketika hadir memenuhi undangan DPRD Deliserdang pada acara konsultasi publik/publik hearing terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif dewan tentang pemenuhan dan perlindungan hak hak penyandang disabilitas Kamis, (21/3/2019).

Mulai dari persoalan kurangnya perhatian Pemkab hingga masalah desain gedung DPRD yang kurang bersahabat bagi mereka menjadi topik pembahasan. Kondisi gedung paripurna yang lantainya didesain bertingkat membuat sebagian diantara mereka sulit untuk melintas.

Salah satu penyandang disabilitas yang saat itu mengeluarkan pendapatnya adalah Juna Perangingin-Angin. Ia menyebut Pemkab Deliserdang memang diakuinya sudah membuat sarana penyebrangan bagi mereka penyandang disabilitas di depan sekolah Yapentra Tanjung Morawa. Namun demikian kondisinya kini kurang diperhatikan secara berkelanjutan.

" Jembatan memang sangat diperlukan khususnya bagi penyandang tuna netra. Tapi jembatan penyebrangan sudah goyang dan berkarat. Semoga adanya Perda nanti hak-hak kami bisa dipenuhi,"ujar Juna.

Banyak hal lain yang juga saat itu disampaikan dan mereka kritik. Beberapa diantara mereka berharap agar kedepan mereka bisa juga mendapatkan jaminan kesehatan secara gratis dengan terdaftar sebagai peserta KIS termasuk juga sebagai penerima Program Keluaga Harapan (PKH). Dianggap kalau hal itu pantas memang didapatkan lantaran sebagian besar penyandang disabilitas disebut berada di tingkat perekonomian menengah ke bawah.

Anggota DPRD yang menjadi bagian dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) seperti Saiful Tanjung, Amriono dan Henry Rosmawati Sitanggang sempat terdiam begitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh salah satu perwakilan penyandang disabilitas. Saat itu salah seorang wanita menyampaikan apa yang dia ucapkan merupakan tulisan yang dibuat oleh penyandang tunarungu. Disebutnya kalau penyandang disabilitas yang hadir di acara itu sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya dibahas.

"Tunarungu hari ini enggak tau pak apa yang sedang dibicarakan. Mereka meminta tolonglah kalau ada acara dan mereka diundang untuk juga bisa dihadirkan penerjemah. Di Deliserdang ada sekitar 200 orang yang tergabung dalam gabungan tunarungu dan mereka mau menyampaikan bahwasanya mereka juga sebenarnya pingin dibuatkan pelatihan seperti menjahit ataupun salon,"katanya.

Selain penyandang disabilitas, dalam acara ini juga dihadirkan berbagai stekholder seperti Bagian Hukum, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan hingga Bapedda. Meski DPRD mau membuat Ranperda tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas namun pada saat itu sama-sama diakui bahwasanya hingga kini belum ada terdata berapa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Deliserdang. Banyak yang takut apabila Ranperda itu disahkan nantinya Perda sulit untuk direalisasikan lantaran hal mendasar seperti data berapa penyandang disabilitas tidak diketahui jumlahnya.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved