Pekerjaan Melipat Surat Suara Pemilu di Deliserdang Diprotes, Warga: Ini Namanya Bukan Kerjaan!

Mereka protes lantaran menganggap jasa yang ditawarkan oleh KPU tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Pekerjaan Melipat Surat Suara Pemilu di Deliserdang Diprotes, Warga: Ini Namanya Bukan Kerjaan!
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Warga keluar GOR dan melakukan aksi protes kepada KPU Deliserdang, Senin (25/3/2019). Mereka menilai harga yang ditawarkan untuk melipat surat suara terlalu murah. 

TRIBUN-MEDAN.com - Kegiatan pelipatan surat suara pemilu yang di lakukan KPU Deliserdang di GOR Lubukpakam diwarnai aksi protes oleh ratusan warga yang menjadi pelipat surat suara Senin, (25/3/2019).

Mereka protes lantaran menganggap jasa yang ditawarkan oleh KPU tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Meski pihak KPU Deliserdang telah menginformasikan mengenai jasa untuk pelipatan surat suara perlembarnya namun banyak warga yang mengaku tidak mengetahuinya.

Aksi protes baru dilakukan oleh ratusan warga disaat pukul 14.00 WIB atau setelah beberapa jam kegiatan pelipatan surat suara dimulai.

Saat itu dengan sendirinya informasi berestafet terdengar ditelinga warga bahwa untuk perlembar surat suara hanya dipatok Rp 100 perlembar.

Tarif itu memang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh pihak KPU di media massa.

Ratusan warga yang protes keluar satu persatu dari dalam gedung. Beragam kalimat yang saat itu diucapkan oleh mereka yang protes. Mereka merasa rugi besar telah ikut mendaftar sebagai pelipat surat suara hingga melakukan pengerjaan beberapa jam.

"Kami ke sini naik becak lima orang dari rumah. Tadi pagi salah tempat pula pertama kami datang ke gedung Korpri tapi rupanya kami di GOR. Terpaksa naik becak nyambung lagi. Rupanya gajinya kecil kali, masa satu kotak (500 lembar) cuma dibayar Rp 50 ribu. Itu artinya kan hanya bergaji 10 ribu perorangnya. Ngerjainnya berjam-jam dan harus bagi lima orang. Kalau seperti ini bukan kerjaan lah namanya,"kata Boru Hutabalian.

Keriuhan di luar GOR semakin keras terdengar disaat mereka mencoba mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam gedung.

Saat itu mereka berteriak meminta agar yang didalam gedung mengikuti apa yang mereka lakukan dengan meninggalkan pekerjaan di dalam. Meski ada yang terpengaruh namun ada juga tidak dan tetap melaksanakan pelipatan. Bahkan ada juga yang sudah keluar ternyata kembali lagi masuk karena merasa sudah terlanjur datang.

Saat menyampaikan protes banyak yang membanding-bandingkan mengenai pendapatan mereka saat melakukan pelipatan surat suara pada saat Pilkada. Saat itu untuk satu hari mereka menyebut bisa bergaji diatas Rp 150 ribu perorang. Warga berpendapat apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang telah mereka korbankan.

"Udah daftarnya (menjadi pelipat surat suara di kantor KPU) himpit-himpitan dan datang ke kantor KPU berulang kali tapi rupanya seperti ini. Enggak pulang modal lah karena ongkos kami sudah berapa?, anak saja kutitipkan bayar Rp 20 ribu. Di sini kena parkir Rp 5 ribu dan ke toilet yang ada di luar kena kami Rp 2 ribu. Selain itu kena juga Rp 2 ribu untuk titip tas karena tidak boleh bawa tas ke dalam GOR," kata Ani, warga Galang.

Beberapa hari sebelumnya Ketua KPU Deliserdang, Bobby Indra Prayoga menjelaskan ke Tribun bahwasanya untuk surat suara Presiden perlembarnya mereka bayar Rp 80. Sementara untuk DPD Rp 90 sedangkan untuk DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR RI dibayar Rp 100 perlembar. Pelipatan surat suara ini selain dilakukan di GOR juga dilakukan di beberapa tempat lain seperti di gedung Balairung, Cadika, PKK dan Korpri.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved