Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf Dituntut 10 Tahun Penjara dan Denda 500 Juta, Ini Bisnisnya

gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf ternyata juga hobi menggeluti bisnis jual beli intan

Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf Dituntut 10 Tahun Penjara dan Denda 500 Juta, Ini Bisnisnya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf saat tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (4/7/2018). KPK melakukan OTT terhadap 10 orang yang diantaranya dua kepala daerah yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi serta menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 500 juta terkait kasus dugaan suap realisasi komitmen fee proyek di tingkat provinsi dan kabupaten. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Selain hobi menerbangkan pesawat, gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf ternyata juga hobi menggeluti bisnis jual beli intan dan batu merah delima yang harganya miliaran.

"Selain memiliki penghasilan dari sebagai Gubernur, ada penghasilan lain yaitu jual beli intan dan batu merah delima yang harganya miliaran rupiah, namun demikian hasil dari bisnis tersebut tidak tercatat dalam pembukuan layaknya bisnis pada umumnya," ujar Jaksa Penuntut Umum KPK yang dikoordinir Aki Fikri dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (25/3/2019) malam.

Seperti diketahui Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dituntut 10 tahun penjara dan denda 500 juta subsider enam bulan kurungan, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun dalam perkara dugaan korupsi DOKA dan penerimaan gratifikasi.

Terdakwa lainnya, Hendri Yuzal dituntut 5 tahun penjara subsider tiga bulan kurungan dan denda 250 juta.

Sementara T Saiful Bahri dituntut pidana enam bulan penjara subsider tiga bulan penjara dan denda 250 juta.

Penuntut Umum berpandangan bahwa terdakwa Irwandi Yusuf tidak dapat membuktian penerimaan lainnya sebagai penghasilan resminya.

Sehingga Penuntut Umum menyimpulkan bahwa penerimaan-penerimaan uang oleh terdakwa yaitu uang dengan jumlah seluruhnya Rp 8.717.505.494,00 
dan Rp 32.454.500.000,00 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa selaku Gubernur Aceh, bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 46 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Seperti diketahui Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dituntut 10 tahun penjara dan denda 500 juta subsider enam bulan kurungan, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun.

Terdakwa lainnya, Hendri Yuzal dituntut 5 tahun penjara subsider tiga bulan kurungan dan denda 250 juta.

Halaman
12
Editor: Abdi Tumanggor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved