Menjaga Inflasi, Bank Indonesia Miliki Rumus 4 K

Dalam menjaga besaran inflasi yang perlu dijaga dari harga pangan dan kebutuhan lainnya, BI berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Menjaga Inflasi, Bank Indonesia Miliki Rumus 4 K
TRIBUN MEDAN/NATALIN SINAGA
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (KPw Bl Prov Sumut), Wiwiek Siswo Widayat bincang bersama media. Empat K yang harus dilakukan agar inflasi tetap terjaga yaitu keterjangkauan harga, ketersedian pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter bertugas menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan rupiah ini dapat direfleksikan dalam dua hal yaitu kurs atau nilai tukar dan inflasi.

"Nilai rupiah itu ada dua yang dijaga, yaitu menjaga inflasi dan kurs," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (KPw Bl Prov Sumut), Wiwiek Siswo Widayat, Selasa (2/3/2019).

Secara umum, terdapat tiga kelompok penyebab inflasi, yaitu kelompok bahan makanan bergejolak (volatile food), kelompok barang yang harganya dikendalikan pemerintah (administered prices), dan kelompok inflasi inti yang dipengaruhi oleh permintaan, faktor eksternal, dan ekspektasi masyarakat.

"Oleh karena itu, kita melakukan segala sesuatu agar inflasi itu bisa kita jaga dengan sustainable. Level yang rendah boleh, tapi inflasi ini harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang mencukupi," ucapnya.

Dalam menjaga besaran inflasi yang perlu dijaga dari harga pangan dan kebutuhan lainnya, BI berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu, jumlah pasokan pangan juga harus dipastikan kecukupannya sehingga tidak menimbulkan kelangkaan yang menyebabkan kenaikan harga.

Ia mengatakan pihaknya akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan berupaya menekan inflasi.
"Ada 4 K yang harus kita lakukan agar inflasi tetap terjaga yaitu keterjangkauan harga, ketersedian pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif," ujarnya.

Keterjangkauan harga, kata Wiwiek bahwa harga barang-barang harus tersedia untuk masyarakat dalam harga yang terjangkau. Barang boleh banyak tetapi kalau mahal tidak ada artinya, sebab masyarakat tidak bisa membeli.

"Kelancaran distribusi itu maka barang harus tersedia dan disediakan pada saat masyarakat membutuhkan. Misalnya ada bawang merah di Toba dan Nias, padahal kebutuhan-kebutuhan itu juga ada di Medan. Sehingga, bawang merah itu harus didistribusikan ke Medan juga. Dengan lancar distribusi maka harga barang bisa dikendalikan dengan baik," ungkapnya.

Begitu juga dengan ketersediaan pasokan agar barang-barang yang merupakan kebutuhan masyarakat itu tersedia secara cukup dengan harga yang bisa dijangkau pada saat masyarakat membutuhkan.

"Produk banyak, harganya terjangkau tapi masyarakat tidak butuh itu percuma juga. Yang penting adalah masyarakat butuh barang dan harga barang juga bisa terjangkau. Selain itu, yang harus kita lakukan secara terus-menerus adalah bekerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang sekarang diketuai oleh Gubernur, Walikota atau Bupati dengan wakil ketua biasanya adalah BI," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Natalin Sinaga
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved