Tak Hadir Penuhi Undangan Pansus DPRD Deliserdang, Ini Penjelasan Dua Pimpinan BUMD

Meski diakui dalam surat undangan ada dua disuruh menghadiri rapat Pansus namun hanya satu saja yang saat itu mereka hadiri.

Tak Hadir Penuhi Undangan Pansus DPRD Deliserdang, Ini Penjelasan Dua Pimpinan BUMD
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Sejumlah anggota Pansus LKPJ Bupati Deliserdang berdialog dengan beberapa pejabat Dinas PMP2TSP, Rabu (27/3/2019) lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com - Direktur Keuangan PT Bhineka Perkasa Jaya (BPJ), Antonius Pangaribuan yang dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui bahwa ada dua Pansus yang terbentuk di DPRD Deliserdang sekaligus dua jadwal rapat pembahasan pada saat, Jumat (5/4/2019).

Ia menyebut sepengetahuannya dalam undangan yang mereka terima hanya ada satu Pansus yang harus dihadiri.

"Enggak tahu saya (ada dua Pansus). Kalau pagi harinya kami datang dan rapat sama Pak Benhur. Setahu saya undangannya cuma satu saja yang masuk ke kita," sebut Antonius.

Sementara itu Direktur PDAM Tirta Deli, Batara Imbrahdjaya Nasution yang dikonfirmasi mengakui bahwa dirinya juga tidak mengetahui bahwa ada dua rapat pembahasan sebenarnya.

Meski diakui dalam surat undangan ada dua disuruh menghadiri rapat Pansus namun hanya satu saja yang saat itu mereka hadiri. Ia awalnya mengira kalau Pansus itu sama saja.

"Kita datang sebenarnya pas Jumat pagi itu. Cuma kami sama Pak Benhur saja (Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati). Itu sebentar saja rapatnya. Kami kira udah selesai karena memang dibilang udah selesai saat itu. Kami enggak tau kalau sorenya pun rupanya ada lagi. Memang tau diundangan ada ditulis dua Pansus tapi dipikir sama saja. Kalau memang seperti itu nanti bisa kita kirimkan lah laporannya sama Pansus yang lain," kata Batara.

Baca: Bocoran Isi Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Deliserdang, Minta Dua Petinggi BUMD Dicopot

Berdasarkan catatan Tribun, PDAM Tirta Deli dan PT BPJ bukanlah instansi yang pertama dan kedua yang menolak untuk hadir memenuhi undangan pembahasan bersama Pansus untuk laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Deliserdang tahun 2018. Sebelumnya sudah ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang absen seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Selain itu ada juga OPD yang kaget saat datang ke kantor DPRD. Meski sudah diparipurnakan namun saat berada di kantor DPRD banyak juga OPD yang kaget ternyata untuk laporan pertanggungjawaban harus dibahas bersama dengan dua pansus.

Karena ketidakhadiran dua BUMD itu dalam rapat pembahasan, Pansus LKPJ Bupati Deliserdang tahun 2018 pun akan merekomendasikan agar dua pimpinan di BUMD itu dicopot. Dianggap kalau PT Bhineka Perkasa Jaya (BPJ) dan PDAM Tirta Deli sama sekali tidak menunjukkan kemajuan saat ini. PT BPJ dan Tirta Deli merupakan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Deliserdang.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved