Akomodir Hak Konstitusinal Agama Leluhur, Kemendagri Terbitkan Permendagri dan Surat Dirjen

Proses judicial review (JR) UU Administrasi Kependudukan sejak tahun 2016 telah melewati perjuangan yang panjang dan membuahkan hasil yang baik.

Akomodir Hak Konstitusinal Agama Leluhur, Kemendagri Terbitkan Permendagri dan Surat Dirjen
TRIBUN MEDAN/TRULY OKTO
PERWAKILAN Kementerian Dalam Negeri, Edie Sampurno Rambe (Disdukcapil Sumut) bersama perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dari beberapa kabupaten dan kota serta penghayat foto bersama usai pelaksanakan Sosialisasi Juklak Juknis Implementasi Putusan Judicial Review UU Adminduk, Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Agama Leluhur yang digelar di Hotel Antares Medan, Kamis (11/4/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Proses judicial review (JR) UU Administrasi Kependudukan sejak tahun 2016 telah melewati perjuangan yang panjang dan membuahkan hasil yang baik. Negara telah mengakomodir hak identitas penghayat kepercayaan melalui putusan JR UU Adminduk No: 97/PUU-XIV/2016 18 Oktober 2017. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk dengan mencantumkan aliran kepercayaan tanpa merinci aliran kepercayaan yang dianut di kolom agama pada KK dan KTP-El.

Lalu bagaimana implementasi pelaksanaan JR ini di lapangan (daerah)? Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili Edie Sampurno Rambe (Disdukcapil Sumut) mengatakan, Kemendagri sebagai lembaga yang berperan melaksanakan amar putusan tersebut telah menindaklanjutinya. Hal ini dikatakan Edie dalam Sosialisasi Juklak Juknis Implementasi Putusan Judicial Review UU Adminduk, Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Agama Leluhur yang digelar di Hotel Antares Medan, Kamis (11/4/2019).

Edie menjelaskan, Kemendagri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Surat Dirjen Dukcapil Nomor 471.14/10666/DUKCAPIL, tanggal 25 Juni 2018. Sebagai tindak lanjut dari Surat Dirjen Dukcapil ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana di lapangan diminta untuk: mensosialisasikan kebijakan berkenaan dengan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, melakukan pendataan penghayat kepercayaan di wilayah kerja masing- masing, dan menerbitkan KK penghayat kepercayaan dengan menggunakan SIAK 7.0.

“Disdukcapil di kabutan dan kota merupakan pelaksana Permendagri dan Surat Dirjen Dukcapil ini di lapangan,” kata Edie.

Karena itu, kata Bounie, dalam melaksanakan tugasnya mencetak Kartu Keluarga (KK) bagi Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan beberapa hal yakni:  mengunduh aplikasi SIAK terbaru yaitu Aplikasi SIAK Versi 7.0 dari ftp://192.168.105.45. Pada aplikasi SIAK tersebut, petugas masuk dalam laman input biodata  penduduk, terdapat inputan keterangan pilihan “agama atau kepercayaan”.

Baca: Penghayat Kepercayaan Berharap Pemda Secepatnya Terbitkan Juknis untuk Pengisian Kolom Agama

Diskusi yg diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Aliansi Sumut Bersatu (ASB), Satunama, dan Program Peduli ini menghadirkan pembicara: Edie Sampurno Rambe (Disdukcapil Sumut), Edward Silaban (Ombudsman RI), dan Ferry Wira Padang (ASB).

Deputi Direktur ASB, ferry Wira Padang mengatakan. diskusi ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Juklak Juknis implementasi putusan JR UU Adminduk seabgai bagian pemenuhan hak konstitusi penghayat kepercayaan di Sumut.

“Lewat diskusi ini diharapkan penghayat kepercayaan mendapatkan pelayanan publik dalam mendapatkan adminduk dan wajib untuk dilayani secara setara dengan kelompok agama lainnya,” kata Ferry.

Hadir dalam diskusi ini: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari Kabupaten dan Kota di Sumut yang memiliki warga penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur, jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan lain-lain.(*)

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved