DPRD Deli Serdang Terima LKPJ Bupati Tahun 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan 2014-2019.

DPRD Deliserdang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Deliserdang tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati periode 2014

DPRD Deli Serdang Terima LKPJ Bupati Tahun 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan 2014-2019.
Tribun Medan / HO
DPRD Deliserdang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Deliserdang tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati periode 2014 hingga 2019 melalui laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, di ruang sidang DPRD Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (11/4/2019) Siang. 

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, Lubukpakam - DPRD Deliserdang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Deliserdang tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati periode 2014-2019 melalui laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, di ruang sidang DPRD Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (11/4/2019) Siang.

Laporan tersebut dibacakan Ketua Pansus Benhur Silitonga SE MM dari Fraksi Golkar pada sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Timur Sitepu didampingi Imran Obos SE dengan dihadiri Bupati H Ashari Tambunan,Wakil Bupati H Zainuddin Mars, Sekdakab Darwin Zein S.Sos,anggota DPRD Deliserdang, unsur Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

DPRD Deliserdang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Deliserdang tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati periode 2014-2019 melalui laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, di ruang sidang DPRD Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (11/4/2019) Siang.
DPRD Deliserdang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Deliserdang tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati periode 2014-2019 melalui laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, di ruang sidang DPRD Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (11/4/2019) Siang. (Tribun Medan / HO)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD (LKPJ) Bupati Deliserdang akhir masa jabatan adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 5 tahun kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan kata lain LKPJ Bupati Deliserdang masa jabatan Tahun 2014-2019 ini adalah merupakan rekaman pelaksanaan pembangunan denagan segala dianamikanya berupa keberhasilan atas target capaian kinerja maupun sebaliknya.

Pembangunan dilaksanakan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya RKPD tersebut ditopang oleh penganggaran setiap tahunnya yang disusun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu dalam melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah ini,Dewan dalam hal ini panitia khusus akan menggunakan berbagai instrumen perencanaan pembangunan yang disebutkan tadi sebagai tolak ukur.

DPRD Deliserdang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Deliserdang tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati periode 2014-2019 melalui laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, di ruang sidang DPRD Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (11/4/2019) Siang.
DPRD Deliserdang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Deliserdang tahun 2018 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati periode 2014-2019 melalui laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, di ruang sidang DPRD Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (11/4/2019) Siang. (Tribun Medan / HO)

Laporan hasil pembahasan Pansus tersebut, diantaranya menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Deliserdang pada tahun 2013 sebesar 9,22%, selanjutnya terus mengalami penurunan secara gradual hingga tahun 2017 dimana tingkat pertumbuhannya menjadi sebesar 5,10 %. Gejala pelemahan pertumbuhan ekonomi ini  kiranya juga berlaku atas pertumbuhan ekonomi kiranya juga berlaku atas pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat Provinsi maupun pada tingkat Nasional.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deliserdang juga berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin Deliserdang, yang pada tahun 2017 berjumlah 97.090 jiwa atau meningkat sekitar 0,24% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk peduduk miskin Sumatera Utara yang pada tahun 2017 berjumlah 1.453.870 atau sebesar 10,22%.

Ditengah pelemahan pertumbuhan ekonomi tersebut, Kabupaten Deliserdang masih dapat mengejar pertumbuhan yang salah satu indikator yang menunjukkan terjadinya peningkatan capaian pembangunan di Deliserdang antara lain bergerak majunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh dari sebesar 70,8 pada tahun 2014 menjadi 73,51 pada tahun 2016.

IPM menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah karena dalam IPM termuat aspek kesehatan diawali oleh angka harapan hidup,pendidkan yang diwakili oleh angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta kemampuan daya beli masyarakat yang diperoleh dari rata-rata pengeluaran riil per kapita.

Halaman
123
Editor: Ryan Nur Harahap
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved