KPU Kejar Target Kebutuhan Logistik Pemilu, Karutan: Hanya 170 Napi Masuk DPT

Adapun kebutuhan logistik dimaksud meliputi surat suara, segel, tinta, plano dan sejumlah kebutuhan lain.

KPU Kejar Target Kebutuhan Logistik Pemilu, Karutan: Hanya 170 Napi Masuk DPT
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Ketua KPU Taput, Rudolf Sirait. 

TRIBUN-MEDAN.COM, TAPUT - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara tampak sibuk mengepak logistik pemilu 2019 di Gedung Aset Pemkab Taput.

Ketua KPU Tapanuli Utara, Rudolf Sirait mengatakan, setelah pengepakan seluruh kebutuhan logistik ke dalam kotak suara itu selesai selanjutnya akan didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Adapun kebutuhan logistik dimaksud meliputi surat suara, segel, tinta, plano dan sejumlah kebutuhan lain, seluruhnya dimasukkan ke dalam kotak," terang Rudolf Sirait di Taput, Jumat (12/4/2019).

Katanya, beberapa hari menjelang pemungutan suara ini mereka mengejar target persiapan kebutuhan logistik pemilu sampai di tempat pemungutan suara. Kabupaten Taput memiliki 976 TPS ( Tempat Pemungutan Suara. Pendistribusian kotak suara akan dimulai pada Jumat, 12 April 2019 untuk 251 desa dan kelurahan.

Disebutnya, masing-masing TPS nantinya menerima sebanyak lima kota  suara. Total kotak suara 4.880 unit. Yakni kotak suara untuk Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sementara di Kabupaten Toba Samosir melalui ketua KPU, Henri Marudin H Pardosi, menyebut, logistik belum didistribusikan ke 628 TPS direncanakan pada tanggal 15 April 2019.

"Belum didistribusikan ke TPS masih tahap pengecekan dan pengepakan, terkait kertas suara ada yang rusak tetapi tidak menjadi masalah besar buat kita," jawab Hendri Marudin H Pardosi, Jumat(12/4).

Sementara itu, Kepala Rutan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Jonson Manurung menilai KPU Dolok Sanggul tidak profesional dan kurang peduli. Para Napi malah terkendala dokumen A5.

Menurut Jhonson hanya 427 orang yang berhasil direkam oleh Disdukcapil dari warga binaan yang diusulkan sejumlah 660 orang. Kemudian dari 427 warga binaan yang telah mendapat rekaman, hanya berjumlah 170 orang yang dikeluarkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) oleh KPU Humbahas.

"Nah, yang belum mendapatkan A5-nya kita sudah koordinasikan dengan pihak KPU dan Bawaslu," tambah Jonson.

Jonson mengungkapkan, untuk memastikan warga binaanya ikut memilih, mengingat enam hari lagi pemilu 2019 dan pihaknya yang sudah koordinasi ke KPU maupun Bawaslu, KPU diminta untuk segera merealisasikan kekurangan hak pilih warga binaanya tersebut. Sedangkan 25 petugasnya yang merupakan hak pilihnya dari luar Kabupaten, itupun tidak terealisasi.

Ketua KPU Humbang Hasundutan Binsar Sihombing tidak menepis, dan telah melaporkan persoalan itu ke KPU RI. Sebab, menurutnya, data itu sesuai hasil verifikasi pihaknya, mulai dari data Dukcapil, Rutan dan data kepemiluan.

"Jadi hasil verifikasi kita dengan Dukcapil dengan data Lapas, data pemilih, itulah data 202 pemilihlah. Jadi tidak otomatis berapa penghuni lapas jadi pemilih," jelasnya.

(jun/tribun-medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved