Kopertis Sumut tak Punya Taring soal Kasus Mahasiswa UMSU Ini

Meski sudah berkekuatan hukum di MA, namun keduanya masih akan tergantung pihak kampus.

Kopertis Sumut tak Punya Taring soal Kasus Mahasiswa UMSU Ini
TRIBUN MEDAN/VICTORY HUTAURUK
Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut Aceh, Dian Armanto 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Diskriminasi yang terjadi terhadap dua mahasiwa Teknik UMSU M Fachri Zendrato dan M Juhri Sipayung ternyata tak dapat diproses oleh Kopertis Sumut meski sudah berkekuatan hukum tetap di MA.

Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut Aceh, Dian Armanto malah menyebutkan meski sudah berkekuatan hukum di MA, namun keduanya masih akan tergantung pihak kampus.

"Kalau kitakan dari awal sudah menyerahkan permasalahan ini ke civitas. Karena ini kan permasalahan akademika, perguruan dan mahasiswa, jadi kalau putusannya adalah seperti yang disebutkan itu, saya harus baca juga sebetulnya dari putusan-putusan itu, kalau putusannya seperti disebutkan bahwa UMSU harus menerima, ya memang itu, harus dilakukan, tapikan terserah pada UMSU sekarang, mau menerima atau gak, atau mau gimana," jelasnya kepada Tribun, Minggu (14/4/2019).

Ia malah menjelaskan bahwa pihak UMSU masih memiliki opsi untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK).

"Setelah MA kan, masih ada PK kan. Sekarang tinggal apa UMSU mau menerima atau mereka PK, diatur saja oleh UMSU," cetusnya.

Bahkan Dian menyebutkan opsi lain bila UMSU tetap tidak ingin memasukkan kedua mahasiswa tersebut dengan merekomendasikan pindah ke kampus lain.

"Ada beberapa yang bisa dilakukan oleh UMSU misalnya memberikan surat pindah, karena pendidikan kalau yang menerima itu tidak bersedia juga, mungkin ada peluang untuk UMSU memindahkan mahasiswanya kemana mahasiswa itu mau," tuturnya.

Ia melanjutkan bahwa memang Kopertis tidak memiliki daya untuk bisa memberikan sanksi terhadap universitas yang tidak menaati hukum tetap.

"Ga ada, nggak bisa. Karena sanksi itu diberikan kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkaitan dengan hal seperti ini. Misalnya, kewajiban menggunakan bahasa Indonesia, ada mata kuliah Pancasila. Yang seperti itu yang ditangi. Itu sepenuhnya jadi tanggungjawab oleh Perguruan Tinggi karena itu berkaitan dengan hubungan antara Perguruan Tinggi dengan mahasiswa yang tentunya ada di pedoman akademik," cetusnya.

Namun, Dia malah menambahkan bahwa Kopertis bisa menangani kasus tersebut apabila terdapat laporan dari para mahasiswa ke pihaknya.

"Kalau memang ada pengaduan, ya kita tangani. Kopertis bisa tangani. Tapi sekali lagi, keputusan ada di Perguran Tinggi, karena bisa menerima dan juga menolak. Karena mereka punya pedoman akademis yang sudah di tukiskan di buku adadeimis," tutupnya.

(vic/tribunmedan.com)

Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved