KPU Medan Ingatkan Sanksi Terlambat Mengurus Laporan Dana Kampanye

“Sanksinya tegas, jika tidak serahkan LPPDK akan dibatalkan penetapan calon terpilihnya,” ujar Zefrizal.

KPU Medan Ingatkan Sanksi Terlambat Mengurus Laporan Dana Kampanye
TRIBUN MEDAN
Sejumlah warga mengurus surat pemindahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau formulir A5 di Kantor Komisi Pemilihan Umum di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan Jalan Kejaksaan, Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/4/2019).TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI 

Laporan Wartawan Tribun-Medan, Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisi Pemilihan Umum Kota Medan mempersilakan peserta pemilu di tingkat Kota Medan untuk memanfaatkan Help Desk Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019, terutama untuk konsultasi penyusunan pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Koordinator Devisi Hukum KPU Kota Medan Zefrizal mengatakan, penyusunan pembukuan LPPDK sebenarnya telah bisa dilakukan tiga hari setelah penetapan partai politik sebagai peserta pemilu dan akan ditutup sampai pada tanggal 25 April tahun 2019 atau delapan hari setelah pemungutan suara.

Penyerahan LPPDK, kata Zefrizal, pada Kantor KPU Kota Medan ditunggu hingga tanggal 1 Mei 2019.

Aturan ini menurutnya mengacu pasal 49 ayat 6 PKPU No 24 Tahun 2018 jo PKPU No 29 tahun 2018 dan terakhir diubah dengan PKPU No 34 Tahun 2018 tentang dana kampanye.

“LPPDK pembukuannya terakhir delapan hari setelah pemungutan suara. Sedangkan penyerahannya terakhir 14 hari setelah pemungutan suara atau tanggal 1 Mei di KPU Kota Medan,” katanya, Minggu (14/4/2019).

Ia mengatakan udang-undang serta PKPU tentang dana kampanye telah mengatur sanksi tegas terhadap parpol peserta pemilu yang lalai terhadap laporan dana kampanye.

Menurutnya, jika tidak menyampaikan LADK diberi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu. Sementara, lanjut Zefrizal, sanksi untuk parpol yang tidak menyampaikan LPPDK sesuai batas waktu yang telah ditentukan adalah tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota sebagai calon terpilih.

“Sanksinya tegas, jika tidak serahkan LPPDK akan dibatalkan penetapan calon terpilihnya,” ujar Zefrizal.

Oleh karena itu, menurutnya, KPU Kota Medan akan memberikan kemudahan dalam layanan konsultasi bagi parpol yang masih belum begitu paham penyusunan LPPDK.

Dikatakannya, dari pengalaman sebelumnya, penyerahan LADK dan LPSDK umumnya baru diserahkan jelang detik terakhir bahkan ada beberapa peserta pemilu yang terlambat.

Selain parpol, kata Zefrizal, KPU juga mempersilakan Tim Kampanye atau Badan Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kota Medan untuk memanfaatkan layanan help desk.

“Walau penyampaian LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sifatnya berjenjang mulai dari tingkat kota ke provinsi dan selanjutnya ke tingkat pusat, namun kami tetap membuka layanan help desk untuk membantu konsultasi,” ujarnya. (gov/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved