Usulan Perkim Medan Ditolak, Kementerian PUPR Tenderkan Desain Bangunan Pasar Aksara

Kami dapat pesan dari Kementerian PUPR kalau saat ini proyek Pasar Aksara dalam masa pelelangan DED atau Detail Engineering Design

Usulan Perkim Medan Ditolak, Kementerian PUPR Tenderkan Desain Bangunan Pasar Aksara
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Lokasi yang akan dibangun Pasar Aksara di Jalan Masjid (belakang pos polisi), Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menolak usulan desain bangunan Pasar Aksara yang diajukan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan.

Hal itu diketahui Kadis PKP2R Benny Iskandar beberapa hari lalu.

Benny yang ditemui Tribun Medan di ruang kerjanya, Senin (15/4/2019) mengatakan perkembangan pembangunan tersebut ia ketahui usai menerima pesan singkat dari Kementerian PUPR.

"Seminggu yang lalu kami dapat pesan dari mereka (Kementerian PUPR) kalau saat ini proyek Pasar Aksara dalam masa pelelangan DED atau Detail Engineering Design," ujar Benny.

Diterangkannya, DED merupakan salahsatu bagian dalam tahapan perencanaan proyek bangunan sipil, yang mana di dalam DED dijelaskan secara rinci rencana teknis meliputi arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, tata lingkungan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja serta Syarat-syarat (RKS). Itu dilakukan guna memedomani pengerjaan proyek.

Padahal sebelumnya, diakui Benny pihaknya (DPKPPR Pemko Medan) sempat mengusulkan rancangan DED sendiri, namun ditolak oleh Kementerian PUPR. Adapun alasannya, lantaran proyek Pasar Aksara dibangun dari sumber APBN.

"Katanya itu wewenang mereka, karena sumber dana berasal dari APBN," sambung pria yang baru dilantik sebagai Kadis PKPPR pada 2 April 2019 yang lalu.

Oleh karena itu, Benny melanjutkan peran DPKPPR maupun Pemko Medan dalam proyek Kementerian PUPR ini hanya bertugas sebagai unit pengawasan konstruksi proyek.

"Pembangunan fisik adanya di mereka, kita ditugasi sebagai memanajemen pengawasan konstruksi," ujarnya.

Benny yang tampak terburu-buru diwawancarai ini menjelaskan bahwa DPKPPR belum mengetahui detail anggaran yang dibutuhkan lantaran segala proses perencanaan ada di DPKPPR.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved