Banyak Narapidana Tanjunggusta Tak Bisa Memilih, Kalapas Adukan KPU ke Gubernur

"Memilih saja sulit karena kita terlampau mendewakan surat keterangan," kata Kalapas Budi Situngkir.

Banyak Narapidana Tanjunggusta Tak Bisa Memilih, Kalapas  Adukan KPU ke Gubernur
Tribun Medan/Azis Husein Hasibuan
Gubernur Edy Rahmayadi (tengah) bersama Kalapas Klas IA Tanjunggusta Budi Situngkir (kanan) dan Kadiv Pas Kanwil Kemenkumham Jauhari Sitepu (kiri) saat meninjau proses pencoblosan, Rabu (17/4/2019). 

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Tanjunggusta Budi Situngkir mengeluhkan persoalan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) saat Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi datang berkunjung.

Budi menyatakan, pihaknya sejak Oktober 2018 lalu sudah berusaha membenahi persoalan DPT bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan melakukan perekaman e-KTP bagi warga binaan lapas, bahkan hingga tengah malam.

Permintaan Komisi Pemilihan Umun (KPU) yang menyatakan, warga binaan harus memiliki nomor induk keluarga (NIK) pun sudah ditindaklanjuti.

"Keluar DPT dan DPTb sebanyak 1.434 orang. Ternyata pada saat pembagian A5, ada sekitar 600 orang tidak valid. Artinya, nama yang muncul bukan yang kami usulkan. Ada yang warga luar, dan data tahun 2017," katanya.

"Ini yang membuat kami kecewa, sehingga dari jumlah warga binaan sebanyak 3.820, ya, kurang lebih hanya 700 yang punya hak pilih," katanya.

Ia menyatakan, para tahanan punya hak memilih pemimpinnya dan mereka bukan warga negara Indonesia nomor dua.

"Memilih saja sulit karena kita terlampau mendewakan surat keterangan. Jadi, tidak ada regulasi kebijakan, padahal mereka melaksanakan tugas," ujarnya.

Mendengar hal ini, Edy kemudian berupaya memberikan tanggapan. "Nanti bikinkan catatan secara utuh, tembuskan ke saya, ya," ujarnya.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut Jauhari Sitepu juga melayangkan protes.

"Di Lapas Lubukpakam juga demikian. Kami sudah mendaftarkan ke KPU 1.331, tapi yang dapat hak suara cuma 293. KPU tidak mau mengeluarkan kebijakan. Sampai hari ini untuk informasi pendataan masyarakat, KPU tidak ada mendata. Itu bohong semua kalau ada," ucapnya. (ase/tribun-medan.com)

Penulis: Azis Husein Hasibuan
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved