Kasus Money Politics Caleg di Paluta, Karo dan Nias Belum Dilimpahkan ke Kejaksaan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut belum menerima berkas pelanggaran money politics yang terjadi dalam proses Pemilu 2019.

Kasus Money Politics Caleg di Paluta, Karo dan Nias Belum Dilimpahkan ke Kejaksaan
TRIBUN MEDAN/DOHU LASE
Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian SH MH,saat ditemui Tribun Medan di ruang kerjanya, Kamis (7/6/2018) siang. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut belum menerima berkas pelanggaran money politics yang terjadi dalam proses Pemilu 2019.

Kasus moneys politics di Sumut terjadi pertama kali di Padang Lawas Utara (Paluta) yang menyeret Wakil Bupati Hariro Hararap, pada 15 April 2019. Hariro coba membantu istrinya, Masdoripa Siregar, yang merupakan Caleg DPRD Paluta Dapil 3 Partai Gerindra.

Selanjutnya, 16 April, Polres Karo melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga orang yang diduga tim sukses calon legislatif dari Partai Gerindra, terkait dugaan money politics terhadap JM (28) dan LS, warga Desa Suka Julu, Kecamatan Tiga Binanga.

Pada saat diamankan, keduanya sedang membawa uang Rp 11.700.000 beserta tiga kartu nama dengan inisial TJG caleg DPR RI, IM caleg DPRD Provinsi, KS caleg DPRD Kabupaten Kota.

Selanjutnya, Polres Nias melakukan OTT seorang calon legislatif DPRD Sumut dari Partai Gerinda berinisial DRG, yang juga merupakan Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden nomor urut 02 di Pulau Nias, Selasa (16/4/2019).

Terakhir, Kapolsek Medan Baru menangkap enam anggota timses caleg PKS di Kantor DPD PKS Sumut di Jalan Sei Beras, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Senin (15/4/2019) sekitar pukul 23.30 WIB.

Baca: FOTO-FOTO Warga Ramai Untuk Gunakan Hak Pilih Pada Pemilu 2019 di Medan

Baca: FOTO-FOTO Penyandang Tuna Netra Gunakan Hak Pilihnya di Pertuni TPS 29 Medan

Baca: Beda Pidato Jokowi dan Prabowo Sikapi Hasil Quick Count Pilpres

Kasus-kasus tersebut sampai Rabu (17/4/2019) belum dilimpahkan ke Kejaksaan selaku bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, menyebutkan kasus-kasus tersebut masih ditangani Bawaslu.

"Belum ada masuk kasus ke kita, itu semua masih dari KPU ke Bawaslu. Bawaslu belum ke Sentra Gakkumdu. Belum ada masuk, karena laporan itu nanti diverifikasi lagi oleh Bawaslu," terangnya kepada Tribun, Rabu.

Ia menyebutkan kasus-kasus yang ditangani Bawaslu masih akan dipilah-pilah apakah masuk ke ranah pidana atau administrasi.

Halaman
123
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Juang Naibaho
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved