Deklarasi Kemenangan Prabowo-Sandi Sebelum Pengumuman Resmi KPU, AS Hikam Anggap Manuver Politik

TRIBUN-MEDAN.COM - Deklarasi Kemenangan Prabowo-Sandi Sebelum Pengumuman Resmi KPU, Dianggap AS Hikam Manuver Politik.

//

Pengamat politik AS Hikam menilai deklarasi kemenangan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandi adalah bagian dari manuver politik.

Baca: Update KPU, Rekapitulasi Suara Pemilu 2019, KPU Jelaskan Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi

Manuver politik yang dimaksud yakni untuk meyakinkan masyarakat tentang kemenangan Prabowo-Sandi, terlebih bagi para simpatisan serta pendukungnya. 

Padahal, di masa perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti saat ini, AS Hikam mengatakan semua pihak harus menghormati proses tersebut.

"Deklarasi ini, sebagai sebuah manuver politik, merupakan sebuah 'fait accompli' politik dan pengkondisian untuk manuver-manuver lanjutan sebelum dan pasca-pengumuman resmi KPU nanti," kata AS Hikam melalui siaran pers, Jumat (19/4/2019).

Baca: Update KPU, Rekapitulasi Suara Pemilu 2019, KPU Jelaskan Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi

AS Hikam juga menilai langkah-langkah yang diambil oleh kubu 02 tersebut bukan tanpa ketidaksengajaan.

Namun, sudah melalui tahap-tahap pertimbangan oleh para tim sukses.

"Keputusan melakukan deklarasi hari ini tak bisa dilepaskan dari beberapa hal seperti rencana-rencana gelar people power sujud syukur massal, dan tudingan adanya berbagai kecurangan dalam survei dan quick counts yang dilakukan berbagai lembaga survei," katanya.

Baca: Resmi, Ini Link Real Count KPU Pilpres 2019, Reaksi Kubu Prabowo Anggap Menang Pilpres, Sikap SBY?

Baca: Postingan Mahfud MD Respons Isu People Power, Pemenang Pilpres, Hasil Quick Count dan Real Count KPU

Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi itu menggambarkan situasi politik Indonesia saat ini memiliki kemiripan dengan situasi politik yang dialami oleh negara yang terletak di Benua Amerika Selatan, Venezuela.

Di Venezuela, kata AS Hikam, terjadi krisis politik yang pada akhirnya campur tangan negara asing masuk ke negara tersebut.

"Ketika Presiden Nicolas Maduro ditandingi dan digantikan oleh Juan Guiado yang mengklaim sebagai presiden yang legitimate secara politik. 

Ujung-ujungnya krisis politik pun mendera Republik yang pernah dipimpin Hugo Chavez tersebut," tuturnya.

"Perebutan kekuasaan itu makin susah diselesaikan karena negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan sekutunya mendukung Juan Guiado, sedangkan Rusia dan beberapa negara lain di Amerika Latin lebih mendukung Nicolas Maduro," imbuhnya.

AS Hikam pun berharap hal serupa tidak terjadi di Indonesia.