Hakim Prapid Gugurkan Status Tersangka Marsianus, Ditangkap karena Tuduhan Kepemilikan Narkoba

Putusan hakim telah sesuai dengan permohonan praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan, penggeledahan.

Hakim Prapid Gugurkan Status Tersangka Marsianus, Ditangkap karena Tuduhan Kepemilikan Narkoba
TRIBUN MEDAN/HO
Hakim tunggal M Jauhari akhirnya mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan tersangka dugaan kepemilikan/pengedar narkotika, Marsianus di Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sitoli. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hakim tunggal M Jauhari akhirnya mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan tersangka dugaan kepemilikan/pengedar narkotika, Marsianus di Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sitoli.

Putusan dengan Reg nomor Reg No.1/Pid.Pra/2019/PN.Gst dibacakan hakim pada 7 Mei 2019 di hadapan kuasa hukum pemohon dan kuasa termohon pihak Polres Nias Selatan.

Hal ini disampaikan tim kuasa hukum Marsianus dari Law Office Harafuddin Sihombing dan Partners saat ditemui dikantornya di Jalan Juanda No 16, Medan.

"Putusan hakim telah sesuai dengan permohonan praperadilan tentang tidak sahnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon yakni Polres Nias Selatan," ucap Pengacara Harafuddin kepada Tribun, Jumat (10/5/2019).

Ia membeberkan poin isi putusan Hakim Jauhari yaitu mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian. Poin selanjutnya menyatakan surat perintah penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan atas pemohon bernama Marsianus adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Lalu menyatakan kepada termohon untuk membebaskan pemohon dari Rutan dan memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat pemohon," tuturnya.

Harafuddin menutruskan atas atas putusan praperadilan itu, pada tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 wib, Marsianus telah dibebaskan dari jeruji besi.

"Atas pelaksanaan putusan tersebut, saya berterima kasih kepada Kapolres Nias Selatan yang tentunya menjunjung tinggi hukum dan keadilan terkait dengan putusan prapid tersebut.

Sehingga dengan ini, terhadap oknum-oknum polisi yang melakukan dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peraturan-peraturan terkait, agar ditindaklanjuti.

Tujuannya agar kepolisian tetap, dalam melaksanakan penegakan hukum, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved